Pemkot di Desak Segera Ajukan Perda Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok

14-November-2016, 16:10

LUBUKLINGGAU – Belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan bebas asap rokok, dinilai Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau, Hj Yetti Oktarina Prana menjadi salah satu kendala dalam mempersiapkan Kota Lubuklinggau menuju kota layak anak.

Hal ini diungkapkannya, ketika hadir dalam rapat evaluasi dan pembahasan persiapan Kota layak anak di Oop Room Mineng Sepati, Senin (15/11).

Untuk itu sebagai langkah awal, ia menyarankan agar pemerintah segera mengajukan Perda tersebut, minimal dibuatkan Perwal.

“Karena sebelum kita buatkan Perda ini, sulit untuk mewujudkan Lubuklinggau sebagai Kota layak anak. Tidak hanya itu, berbagai prestasi dan penghargaan terhambat, selama Perda dan Perwal bebas asap rokok belum dibuat,” kata Rina, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan meskipun sudah sejak dulu melakukan kegiatan atau menjalankan program, yang menjadi indikator kota layak anak, namun masih dikatakan ini bukan hal yang mudah.

“Saya akui ini bukan kerja ringan. Semua SKPD termasuk kami (TP PKK, red) harus terintegrasi. Kami pun siap jika diminta data dan bantuan, untuk mewujudkan kota layak anak. Karena semua harus dipersiapkan, mulai dari puskesmas, pusat perbelanjaan, lingkungan dan tempat bekerja harus ramah anak,” jelasnya.

Terutama dalam mengedukasi masyarakat, ia mengakui kalau saat ini edukasi kepada masyarakat masih sulit dan buruk. “Padahal, selain komitmen dari pemerintah yang kuat, juga dibutuhkan komitmen yang kuat dari masyarakat. Maka ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan semua pihak,” ungkapnya.

Plt Sekda Kota Lubuklinggau, Rahman Sani yang menjadi pimpinan rapat pun sepakat dengan apa yang disampaikan isteri dari Walikota Lubuklinggau tersebut. Ia langsung menginstruksikan asisten I, Fajarudin yang kebetulan hadir pada saat rapat untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Dinkes mengenai pengajuan Perwal maupun Perda kawasan bebas asap rokok.

“Rapat hari ini (kemarin, red) kita laksanakan, sebagai evaluasi dan persiapan menuju kota layak anak. Beberapa saran dari hasil diskusi kita simpulkan, maka langkah awal kita terbitkan kembali SK kepengurusan gugus tugas yang baru, kemudian mengajukan Perda atau Perwal tentang kawasan bebas asap rokok, serta meningkatkan koordinasi kepada semua SKP agar terintegrasi,” jelas Rahman Sani.

Bagikan ke :