PERCEPATAN PENERAPAN E- KTP BERGUNA UNTUK PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK

14-May-2016, 22:18

LUBUK LINGGAU- E KTP sangat diperlukan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi, teratur dan lengkap guna mempermudah pemberian pelayanan publik kepada seluruh masyarakat oleh pemerintah. Berdasarkan data yang didapat dari kementrian dalam negri, sampai saat ini penerapan E KTP masih belum 100%. Pada tanggal 12 mei lalu,Kementrian dalam negri telah mengirim surat bernomor 471/1768/SJ kepada para Gubernur, Bupati/Wal ikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya percepatan penerapan E KTP.

Bambang Satia Darma, SH. Praktisi hukum pada BSD Lawyer dalam keterangannya mengatakan secara garis besar ada 3 manfaat dari E- KTP, Pertama bermanfaat sebagai identitas diri hingga berguna dalam proses mendapatkan pelayanan publik. Kedua E KTP berguna bagi pemerintah untuk memetakan kondisi masyarakat sehingga berguna bagi pemerintah untuk membuat kebijakan, untuk itu kedepannya data yang ada pada e-KTP harus selengkap mungkin.

Dan yang ketiga sebagai data bagi pihak berwajib dalam proses penegakan hukum, lanjut Bambang. Jika setiap orang telah menggunakan E KTP yang telah memuat profil lengkap orang tersebut maka akan sangat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan. Data data seperti sidik jari, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, serta data data lainnya sangat berguna dalam proses identifikasi, terang Bambang.

Memang saat ini penerapan E KTP belum 100% serta Data yang tersaji dalam E KTP juga masih sangat terbatas pada biodata umum, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan, namun kedepannya harus ada upaya untuk membuat sebuah bank data kependudukan yang berisikan data yang lengkap dan tersaji dalam sebuah kartu identitas.

Untuk itu sebagai upaya percepatan pemerintah daerah harus melakukan jemput bola ke masyarakat dan pemerintah juga tidak boleh menambahkan syarat yang macam macam seperti tandah lunas PBB dan lain lain. Penerapan E KTP bukan semata mata untuk kepentingan masyarakat, tapi juga untuk kepentingan pemerintah, jadi jangan dihambat dengan syarat syarat aneh aneh, ujar Bambang mengingatkan.(LO-001/www.Kemendagri.go.id)

Bagikan ke :