TAK BERIKAN INFORMASI PUBLIK, PEMERINTAH DAPAT DIPIDANA

16-April-2016, 21:42

LUBUK LINGGAU- Pemerintahan yang bebas dari korupsi masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) di era reformasi ini. Banyaknya Pejabat Eksekutif, Legeslatif maupun Yudikatif baik di pusat maupun daerah yang dibui karena kasus korupsi menunjukan praktek korupsi di Indonesia masih banyak terjadi.

Ketika dimintai pendapatnya, Bambang Satia Darma,SH salah satu Advokat pada Kantor Hukum BSD Lawyer mengatakan bahwa praktik korupsi masih akan terjadi apabila penyelenggara negara masih enggan untuk terbuka dalam memberikan informasi publik.

Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Didalam undang-undang keterbukaan informasi publik, negara menjamin hak dari setiap warga Negara atau badan hukum untuk mendapatkaan akses informasi terhadap semua Badan Publik terkait penyelenggaraan Negara.

Itikad baik dari Badan Publik untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat akan mendorong terciptanya transparansi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga akan meminimalisir segala bentuk penyelewengan, jelas Bambang.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat terkena sanksi pidana jika tidak memberikan informasi publik. Jelas didalam UU no 14 tahun 2008 pasal 52 bahwa sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan,tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta,Informasi Publik yang wajib tersedi esa setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dase rdar permintaan sesuai dengan Undang-Undang dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, ujar Bambang mengingatkan. (LO/001)

Bagikan ke :