RATUSAN TOWER SELULER DI LAHAT ‘ILEGAL’

5-January-2016, 16:45

//// 124 Tower Tak Kantongi Izin
Proses Perpanjangan Pengajuan Izinnya ‘Bermasalah’

Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE melalui Kepala Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT dan PMD), Elfa Edison, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Jasa Tertentu, Syamsul Bustoni SSos membenarkan, sejak 2001 ada 124 tower seluler yang tersebar di Kabupaten Lahat, dimana, masa izin sudah masuk expired (kedaluarsa.red) dan tidak diperpanjang kembali ke BPPT dan PMD.

“Akan tetapi dilapangannya mereka masih berdiri, sudah kita dilayangkan surat pemberitahuan kepada perusahaan seluler bersangkutan, supaya dalam waktu dekat agar diperpanjang,” pungkasnya, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (5/1).

Ia menyebutkan, sebelum BPPT dan PMD terbentuk, setidaknya ada 69 tower, dimulai dari 2001, setelah berdirinya Badan Perizinan sampai 2015 bertambah 55 tower lagi.

“Pihak perizinan sendiri sudah menghimbau kepada perusahaan tower seluler, baik di Jakarta dan Palembang untuk memperpanjang izin melalui Bupati Lahat No.503.3/814/BPPT dan PMD/2015, tertanggal 16 November 2015,” ungkap Elfa menambahkan.

Elfa melanjutkan, ketentuan izin-izin yang harus diperbaharui, diantaranya izin gangguan (HO), izin tanda daftar perusahaan (TDP) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), nah sampai saat ini tak satupun pihak provider seluler tersebut yang datang, untuk melakukan kepengurusan atau pengajuan izin barunya, berarti bisa dikatakan semua tower itu adalah ilegal.

“Untuk HO berlaku sampai tiga tahun sedangkan untuk pajak PBB dibayarkan setiap tahun, akan tetapi sejumlah tower seluler belum ada realisasinya sama sekali,” pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :