DANA ADD TUAI KRITIKAN PEDAS

14-December-2015, 17:00

//// Diduga Ada Aksi Pungli, dan Dilaporkan Oleh LSM

Khusus untuk program alokasi dana desa ADD) oleh pemerintah pusat sebagai bentuk penyaluran anggaran pendapatan belanja negara .(APBN) Tahun anggaran 2015, melalui BPM-Pemdes Kabupaten Lahat belakangan menuai masalah dan juga kritikan. Salah satnya seperti adanya indikasi untuk termin ke I dan II dana tersebut menyimpang dari aturan yang memgacu pada petunjuk tehnik dan pelaksanaannya. Pasalnya, nyaris seluruh desa yang mendapatkan bantuan itu dipungut secara liar oleh ketua forum Kades disetiap kecamatan yang ada.

Salah satunya seperti yang disampaikan oleh ketua LSM Peasra, Rudi Hartawan. Dalam laporan yang bernomor 025/LSM_LHT/VI_2015, tertanggal 3 Desember 2015 tentang dugaan adanya pungutan lliar dana ADD tahun anggaran 2015. Yang mana pungutan tersebut dikoordiinir oleh ketua forum Kades. Dengan modus untuk pembelian Laptop dan Printer serta papan monografi desa sebesar Rp.25 juta, yang diserahkan di Hotell Grand Zuri beberapa waktu lalu.

“Salah satu contohnya. MTR, oknum ketua forum kades, sekaligus kepala Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Tebat, yang jadi koordinatornya,” pungkas Rudi dalam konsep laporannya.

Untuk itu, sambung dia. Pihaknya memohon kepada pihak Polres Lahat untuk memanggil dan memeriksa oknum kepala desa tersebut. “Tujuannya untuk ditindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, karena jelas hal ini sudah melanggar aturan,” ungkap Rudi.

Hal senada juga disampaikan oleh Minsuri, selaku masyarakat yang peduli dan anti korupsi. Pria ini juga mengecam keras jika dugaan laporan tentang penyelewengan dana desa tersebut benar adanya.

“Kalau memang benar dugaan yang dilaporkan oleh LSM itu, maka berapa dana yang menyimpang dari 363 desa yang tersebar di Kabupaten Lahat ini”, ujar Minsuri.

Kenapa tindakan ini perlu diungkap, lanjut Minsuri. Sebab kalau dugaan itu terbukti, berarti dari seluruh desa sudah miliyaran rupiah dana APBN itu yang menyimpang. “Lalu berapa banyak masyarakat desa yang dizolimi,” pungkas Minsuri, saat menjumpai pewarta, kemarin.

Sementara itu, Kepala BPM-Pemdes, Abu Rizal Baki, melalui salah satu Kabid yang membidangi masalah terrsebut, Abdul Rauf membantah keras jika pihaknya ada keterkaitan dengan dugaan pungli tersebut.

“Dugaan itu tidak benar dan jika kami sarankan para kades untuk membeli Laptop dan printer serta papan monografi desa itu memang ada. Tapi kami tidak pernah ada keterkaitan atas dugaan itu. Apalagi mengajurkan para kades untuk selewengkan uang yang dimaksud,” tandas Rauf.(CITIZEN/IMAM – LAHAT)

Bagikan ke :