WABUP MARWAN : “PNS MESTI FAHAMI ATURAN DI PP NO.53 2010”

29-November-2015, 17:06

//// Terkait Tingkat Disiplin dan Kinerja
Kepala SKPD Diimbau Selalu Monitor Bawahannya

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lahat, dalam hal ini melalui Wakil Bupati (wabup) Marwan Mansyur SH MM, serta Sekretaris Daerah (Sekda) tak kunjung puas memberikan peringatan ataupun streshing kepada seluruh ‘bawahannya’ para pegawai negeri sipil (PNS) khususnya yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tak terkecuali pimpinan, apabila ada menemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan yang sebagai PNS yang selalu mangkir dari pekerjaannya, agar segera melakukan langkah-langkah pembinaan secara berjenjang sesuai dengan batas kewenangan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010.

“Sebenarnya, keberadaan PP Nomor 53 tahun 2010 sudah tidak asing bagi kita. Namun dalam pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai, itupun masih banyak para PNS yang belum mengetahui dan memahami ketentuan peraturan disiplin tersebut, untuk itu, bagi setiap pegawai negeri sipil, maka kepada seluruh kepala SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemkab Lahat agar benar-benar mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan disiplin tersebut. Sehingga disiplin pegawai negeri sipil dari hari ke hari semakin baik dan pelanggaran disiplin dapat dikurangi,” urai Marwan Mansyur menjelaskan diwawancarai belum lama ini.

Disamping itu dilanjutkannya, keberadaan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai sangatlah jelas, dan peraturan ini harus ditaati oleh para pegawai.

“Jangan hanya saat diawasi saja disiplin kerja bagus, tapi ketika tidak diawasi kembali kendor lagi. Maka dari itu, saya minta pegawai meningkatkan disiplin kerja, laksanakanlah tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab yang sudah diemban,” tegasnya lagi.

Senada, Sekda Nasrun Aswari SE MM mengungkapkan, bahwa PNS harus sadar bahwa sebagai seorang pegawai, harus mampu memberikan cerminan positif dalam banyak hal, termasuk dalam lingkungan kerja, salah satunya dengan datang tepat waktu ke lokasi kerja, dan mau mengikuti aturan-aturan yang ada.

“Kalau masuk kantor harus tepat waktu, sama halnya dengan saat pulang, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, dan itu harus dijalankan, tak ada alasan untuk tak mengikuti aturan tersebut,” tegasnya.

Ia menekankan kepada semua Kepala SKPD agar kehadiran pegawainya harus dimonitor, absesnsi harus tetap terisi, agar tahu siap pegawainya yang tak masuk, dan kalaupun tidak masuk harus ada alasan atau ijin yang jelas dan bisa dipercaya, semua peraturan harus diterapkan dan tak ada tolerir bagi yang melanggar.

“Kita tekankan kepada seluruhnya, segala sesuatunya harus dimulai dari sekarang, disiplin waktu, dengan semangat tinggi, sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdian negara,” katanya menegaskan.(IMAM – LAHAT)

Bagikan ke :