MANTAN KADES MANGGUL TUNTUT KEADILAN

27-October-2015, 18:00

//// Terkait Penyegelan ‘Alber’ di Lokasi Lahannya
Berani Ungkap Dugaan Keterlibatan ‘Oknum’ Petugas

Merasa kurang diperlakukan adil, salah satu masyarakat kabupaten Lahat, Khairul yang juga adalah mantan kepala desa Manggul, kecamatan kota Lahat kemarin mendatangi kalangan pewarta yang ada di Lahat. Pasalnya, dirinya mengaku sudah dirugikan, akibat penyegelan dan pemberhentian usaha penggalian tanah, di lahan miliknya yang berada di jalan lintas Manggul – Batay oleh pihak Kepolisian Resort (Polres) Lahat Sabtu (24/10) secara tiba-tiba.

Akibatnya, segala aktifitas di atas lahan miliknya seluas hampir 1 hektar itu, terpaksa harus terhenti, dan dirinya selain harus merugi, karena pembayaran uang galian tanah yang ada kemudian terhambat, sampai akhirnya malahan harus berurusan dengan pihak penyidik kepolisian.

“Saya itu bukan menambang, tapi menggali. Dilokasi lahan milik saya pribadi, bersertifikat, kok malahan saya yang dapat masalah, dan bahkan mesti harus berurusan dengan polisi,” ungkap Khairul kesal, saat menjumpai wartawan.

Anehnya lagi menurutnya, dilain kawasan, ada juga usaha yang tak lain bentuknya hampir serupa dengan miliknya, dengan melibatkan pihak PT Brantas, malahan aktifitas itu tetap berjalan, tanpa adanya ‘gangguan’ dari pihak manapun. Disini dirinya dengan tegas kemudian berani menyebutkan, adanya indikasi ‘oknum’ petugas dan petinggi di instansi pemerintahan ‘bermain mata’, baik itu di pihak penyidik atau di pihak birokrasinya.

“Kami patut menduga, ada apa-apanya dalam kasus berbeda itu. Padahal, skala kerja mereka itu jauh lebih besar, dari apa yang kami lakukan. Disinilah kami menuntut keadilan, sampai pada titik manapun kedepannya,” pungkas Khairul lagi.

Untuk itu, kedepan pihaknya akan meminta bantuan pihak penasehat hukum (PH), kedepan akan tetap memperjuangkan nasib usahanya, bahkan jika memang dirinya memiliki bukti keterlibatan ‘oknum-oknum’ tak bertanggung jawab, bakal dilakukan upaya tegasnya, bahkan melalui jalur hukum sekalipun.

“Kenapa mereka yang memiliki skala besar, namun patut juga dipertanyakan mengenai izin justru bisa bebas berusaha, sementara kami, pengusaha kecil, kok malah ada saja hambatannya, dan malah dikatakan bertentangan dengan hukum,” pungkasnya lagi.

Terpisah, saat hal ini dipertanyakan kepada Kasat Reskrim Polres Lahat, AKP Ahmad Akbar Sik mengatakan, pihaknya tak menampik kondisi dilapangan, khususnya mengenai adanya pemeriksaan dan penyelidikan dilapangan, terkait pengerjaan penggalian dilahan yang katanya milik Khairul.

“Dasar kita adalah UU no.4 2009 tentang Minerba, pasal 2 (2) huruf dan dalam PP 23 2010, sub poinnya penambangan tanah uruk, itu jelas adanya,” beber Ahmad Akbar.

Ditegaskannya, di dalam kasus ini juga masuk kedalam poin tanah uruk. Apapun dan siapapun pelakunya, tetap dan mesti diawasi, termasuk proses penyidikan, terkait mengenai perizinan lapangannya.

“Kita dalam hal ini tidak akan pandang bulu, dan kedepan siap diberlakukan sama, tanpa terkecuali,” tegasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :