DPPKAD SOSIALISASIKAN PERMENDAGRI TERBARU

30-September-2015, 15:11

//// Guna Kepentingan Penyusunan Rancangan APBD Baik
Acuan Permendagri No.52/2015

Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE, melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Nasrun Aswari SE MM menyebutkan, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus sesuai dengan peruntukkannya. Dalam hal ini pihak Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Lahat, kemarin (30/9) bertempat di ballroom Hotel Grand Zuri menggelar sosialisasi mengenai poin ini, sehingga diharapkan kedepan akan membawa perubahan menuju kearah lebih baik.

“Oleh sebab itu, dalam penyusunan APBD, tentunya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.52/2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016,” ucapnya, kemarin.

Ia menjelaskan, sebagai aparatur pengelola keuangan daerah, dituntut senantiasa meningkatkan kinerja baik didalam mengelola administrasi keuangan maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk itulah, diperlukan prinsip-prinsip dimana, sesuai dengan kebutuhan penyelenggara urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutab serta manfaat untuk masyarakat,” jelas Nasrun lagi.

Disamping itu, sambung Nasrun, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula, transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi selauas-luasnya tentang APBD.

“Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus peraturan daerah lainnya. Sehingga dalam penyusunan Renja dan RKA-SKPD tidak akan melenceng,” ucap Nasrun lagi.

Ia menuturkan, teknis penyusunan APBD dalam hal ini RKA-SKPD dengan cepat, tepat dan akurat. Pedoman serta juknis memiliki pengertian dilakukan secara tertib, tepat waktu, transparan, Partisipatif serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan.

“Saya minta kepada perwakilan SKPD baik pejabat perencanaan SKPD maupun pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD dapat menyesuaikan, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan APBD yang baik,” tegasnya. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :