HINGGA AGUSTUS. BARU 22.46 % PENYERAPAN ANGGARAN

10-September-2015, 17:01

//// Biaya Belanja Langsung

Tercatat, sampai bulan Agustus 2015, untuk penyerapan Anggaran Belanja Langsung di Pemerintahan Kabupaten Lahat baru menyentuh angka 22,46 %, dari total anggaran yang ada keseluruhan.

Minimnya penyerapan ini diduga disebabkan adanya indikasi ‘ketakutan’ para pejabat penanggung jawab anggaran tersandung dengan kasus hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan dan perealisasian penggunaan anggaran yang ada.

Minimnya penyerapan anggaran yang baru mencapai 22,46 %, atau sebesar Rp.212.177.053.870, dari total anggaran Rp.944.784.885.382,44,-. Hal ini terungkap pada rapat koordinasi dan pengarahan aparat penegak hukum, tentang pencegahan tindak pidana korupsi, dengan SKPD se-Lahat.

Pada rapat yang dilaksanakan kemarin malam (9/9) di hotel GZ, dihadiri kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pejabat penanggung jawab teknis kegiatan (PPTK), yang merupakan para pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran.

“Dilingkungan Pemkab Lahat ini terungkap, minimnya penyerapan anggaran memang disebabkan adanya ketakutan para pejabat terkait kasus hukum,” ungkap Sekda Lahat, Nasrun Aswari SE MM.

Nah, dalam arahannya, Kapolres Lahat, AKBP Wira Satya Triputra menyampaikan kepada para kepala SKPD dan jajarannya, untuk menjalankan proses pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan. Ditambah, sikap jujur, transparan, untuk menghindari agar tidak tersandung kasus hukum dalan pengelolaan anggaran.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Helmi SH ditemui usai rapat meminta. Kepada para pejabat pengguna anggaran untuk tidak takut tersandung dengan kasus hukum, sepanjang dalam pengelolaan anggaran memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan instruksi presiden, yang meminta optimalisasi penyerapan anggaran, maka Helmi mendorong para kepala SKPD, terkait untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di Lahat.

“Jika sepanjang dalam aturan main, insya allah semuanya akan aman. Tapi, jika memang ditemukan unsur kesengajaan penyimpangan anggaran, baru akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

Sementara, Sekda Lahat, Nasrun Aswari SE MM mengatakan, dalam rangka melakukan percepatan penyerapan anggaran, dirinya menghimbau kepada SKPD untuk mendorong pihak ketiga atau rekanan Pemkab untuk melakukan penagihan sesuai dengan tahapan pembayaran.

“Pemkab kedepannya akan meninjau ulang prosedur yang ada, untuk percepatan anggaran dengan tidak mengabaikan aturan yang ada,” bebernya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :