Kades Cemas Jika Dana Desa di Blacklist

27-August-2015, 21:07

EMPAT LAWANG- Takut dana desa tidak segera cair sejumlah kepala desa(Kades) dari kecamatan Ulumusi turut mempertanyakan dana desa dari bantuan APBN ke pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa(BPMD), Kamis(27/8).

Salah satunya, Juanda, kades desa Kunduran kecamatan Ulumusi bersama sejumlah kades lainya mengaku takut dana desa tersebut tidak cair tahun ini sehingga kedepan dana desa yang diberikan tersebut berbuntut ditahun depan yang mana dana tersebut tidak diberikan lagi kekabupaten Empatlawang, alias diblacklist.

“Kapan cairnya, takutnya kalau ditahun ini tidak cair, nanti diblaklist untuk dana itu ke Empatlawang, isuny seperti itu,” paparnya.

Sementara kepala BPMPD Empatlawang, M. Azhari saat dikonfirmasi mengatakan dana tersebut akan cair namun syarat untuk mendapatkan dana desa tersebut kades harus menyelesaikan dokumen berupa APBdes, RKP, dan RPJMdes, saat ini hanya beberapa kades yang menyelesaikan dokumenya diantaranya desa desa dari kecamatan Ulumusi, Saling, dan Sikapdalam.

“Jadi dana itu sudah ada di DPPKAD tidak lagi dipusat, kalau dokumenya dari kades selesai secepatnya cair,”ucap M.Azhari, Kamis(27/8)

Kepala BPMPD tersebut menegaskan dana desa tersebut tidak mungkin tidak cair atau diblacklist untuk tahun mendatang kalau memang persyaratan dari kadesnya sudah siap.

Dilanjutkan Azhari, perlu diketahui besaran bantuan dana desa tersebut tidak semua desa sama.  Untuk kabupaten Empatlawang yang menerima dana desa sekitar Rp 41 Milyar diberikan sebanyak 147 desa dari 149 desa yang ada, karena dua desa belum menerima statusnya masih sebagai desa persiapan. Dengan proses pencairan tiga tahap, ditahap pertama sebanyak 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

“Yang jelas kalau dokumen APBdes,RKP RPJMdes dari desa lengkap segera kami usukan ke DPPKAD,”jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabid pemerintahan desa BPMD, Guntur Martandy, mengatakan sejumlah kepala desa masih belum memahami cara pembuatan dan penyususan dokumen sebagai syarat cairnya dana desa, diantaranya APBdes,RKP, RPJMdes, sehingga hal ini menjadi penghambat cairnya dana desa tersebut. (OPI4L)

Bagikan ke :