DPRD LAHAT “LIRIK” RANPERDA PILKADES SERENTAK & RETRIBUSI KEPENDUDUKAN

2-June-2015, 17:29

LAHAT – Lagi. 3 rancangan peraturan daerah (raperda) baru bakal segera masuk ke tahap pembahasan dan penyusunan serius. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat sudah menerima usulan yang ada, dimana raperda dimaksud yaitu perihal pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dan retribusi administrasi kependudukan.

Hal ini dikemukakan Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Lahat, Parisman SAg melalui Wakil Ketua, Dedi Candera diwawancarai beberapa waktu lalu. Dirinya membenarkan, bahwa 2 raperda saat ini sudah diterima, dan bakal dibahas bersama-sama, dengan duduk satu meja terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

“Awalnya ada tiga usulan raperda yang masuk ke meja Banleg, tapi yang dibahas dua, oleh sebab itu, sebelum kita sahkan menjadi peraturan daerah (perda), kita undang SKPD terkait untuk melakukan penjelasan lebih lanjut,” ungkapnya, dihubungi kemarin.

Ia menyebutkan, untuk raperda pilkades serentak yang diusulkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPM Pemdes) sangat baik sekali, hal ini justru mampu menekan cost (pengeluaran, red) anggaran.

“Dengan adanya pilkades serentak ini, berarti merupakan terobosan yang sangat baik sekali dalam mengemasnya menjadi satu kesatuan,” ujar Dedi lagi.

Disambungnya, peraturan mengenai pilkades serentak telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan terhadap peraturan pemerintah (PP).

“Selain itu juga, ketika perda ini disahkan dapat mengakomodir secara keseluruhan, jangan sampai timbul kepermukaan hal-hal negatif, sehingga merusak tatanan pemerintahan,” bebernya.

Ditambahkan anggota DPRD lainnya, Fitrizal Homizi ST, menurutnya, mengenai raperda retribusi administrasi kependudukan, dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran maupun lainnya, tidak lagi menjadi beban masyarakat.

“Jadi ada masukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), bahwasanya dalam pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran maun dokumen lainnya, dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara (APBN),” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) PDK, M Yunidi Nuzli SPd MM membenarkan, pihaknya jauh-jauh hari telah mengajukan raperda pilkades serentak kepada dewan, dimana, dalam proses awal, meminta dengar pendapat dari seluruh camat.

“Kita melakukan sharing kepada camat-camat, untuk menyumbangkan saran dan telah dituangkan dalam konsep, sehingga kita ajukan kepada DPRD Kabupaten Lahat untuk ditindak lanjuti dan tentunya disahkan menjadi perda,” tukasnya (CEPY LAHAT)

Bagikan ke :