LAGI. WARGA DAN PT SMS ‘MEMANAS’

6-May-2015, 16:53

//// Klaim Tak Tahan Lagi Bersengketa Lahan
Dengan PT SMS

Warga 13 desa di Kecamatan Kikim Barat, Selatan dan Tengah, kembali mendesak penyelesaian sengekata lahan dengan PT Sawit Mas Sejatera (SMS). Warga minta ratusan hektar lahan yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT SMS, dikembalikan kepada mereka, sebab lahan tersebut dituding berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT SMS.

“Jika pemkab ada niat untuk menyelesaikan masalah ini, kami tunggu. Karena kami tidak tahan lagi,” tegas Firdaus, perwakilan masyarakat, dalam pertemuan di opproom Pemkab Lahat, kemarin (6/5).

Menurutnya, dalam aksi panen massal kelapa sawit di lahan sengketa, Selasa (5/5), bermaksud menuntut pengembalian lahan dalam HGU maupun diluar HGU, tidak ada perpanjangan ijin PT SMS di wilayah 3 kecamatan tersebut, dan menyegel aktivitas perusahaan, kecuali unsur-unsur logistik, terutama anak-anak sekolah, kesehatan, karyawan keluar masuk, tidak dihalangi.

“Mulai kemarin (5/5), penyegelan akan terus berlanjut sampai ada kesepakatan pemda, perusahaan dan masyarakat. Perusahaan harus menimbun kembali jalan milik masyarakat umum, karena itu bukan jalan perusahaan,” bebernya.

Warga juga memiliki opsi lain, sepakat tidak memportal jalan akses PT SMS, selama tidak ada aktifitas dari PT SMS. Jika masih, kami masyarakat 13 desa akan melakukan aktivitas serupa di atas lahan yang bersengketa. Masyarakat juga merasa dipermainkan, sebab harusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki arsip, kenyataannya mereka meminta pengukuran ulang.

Hanya saja, Kepala Kantor BPN Lahat Arifin Nur menyatakan, yang dilakukan bukanlah pengukuran ulang, melainkan pelacakan tapal batas. Tim juga masih bekerja dan akan menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Sehingga dirinya enggan dikatakan memperlambat atau tidak melayani masyarakat.

“Kami akan segera membuat peta pelacakan batas bukan pengukuran ulang,” katanya.

Sementara perwakilan managemen PT SMS, Fitrizal mengungkapkan, sesuai kesepakatan pertemuan 31 maret, dari perusahaan berkomitmen mau masalah ini cepat selesai.

“Hasil pelacakan batas, tolong ditunjukkan areal dan batasnya kepada kami dan masyarakat. Sehingga jika hasil sudah disampaikan, kita bisa sama-sama berkomitmen menerimanya,” harapnya.

Asisten I Setda Lahat, Drs Ramsi menyatakan, Pemkab Lahat tidak dapat memutuskan, hanya memfasilitasi. “Jika 3 kali memfasilistasi di kecamatan tidak selesai, lanjut 3 kali di tingkat kabupaten, lalu ke DPRD, jika masih tidak selsai, kami mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum,” katanya. (CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :