Kabag Tapem Muara Enim Tegaskan, Tekait Masalah Batas Muara Enim – Lahat Sudah di Tetapkan

27-December-2020, 01:43

Muara Enim, sriwijayaonline.com – Adanya kabar gerakan mengatasnamakan masyarakat dari Kabupaten lahat yang melakukan pemasangan Patok untuk menindak lanjuti hasil penyisiran batas wilayah Lahat dan Muara Enim tepat nya di wilayah antara kecamatan kota agung Kabupaten Lahat dengan kecamatan Semendo darat ulu (SDL) Kabupaten Muara Enim menjadi sorotan masyarakat di Kedua Kabupaten tersebut.

Info tersebut didapat dari media Lekipali News dengan judul “Pemasangan Patok Lahat – Muara Enim Sesuai Historis Dan De Jure Oleh Gemapala dan Tokoh Masyarakat Pagar Alam Lahat” yang terbit hari ini sabtu 16 Desember 2020 yang juga di didampingi oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Pemkab Lahat ( Tapem ) , dimana pihak kecamatan dan juga ormas Gemapala yang telah menemukan titik kordinat yg tepat sesuai dgn peta dan saksi sejarah yg turut serta pada waktu itu.

Namun apa yang disampaikan tersebut di tanggapi langsung oleh kedua pemerintah kabupaten melalui Tata Pemerintahan (Tapem) saat awak media membincangi nya melalui Via Tlp dimana kedua belah pihak tetap berpedoman dengan aturan yang tertuang di Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No 111 tahun 2019.

“Batas Muara Enim dengan lahat sudah ditetapkan dengan permendagri nomor 111 tentang batas daerah kabupaten Muara Enim dengan kabupaten lahat provinsi sumsel Kedua pemerintah kabupaten sudah sepakat.

Kalaupun ado unsur masyarakat dari pemerintah lahat yang masih mengklaim, bagus nyo mereka koordinasikan dengan tim penegasan batas mereka. Untuk masyarakat kabupateb muara enim, sudah kito himbau supayo idak terpropokasi karna Batas sudah permendagri, dan bersifat final, “Kata Kabag Tapem Muara Enim Pradita.

Sekali lagi pada kesempatan ini, sambung Pradita, kami menghimbau untuk masyarakat kabupaten khusus nyo di desa segamit kecamatan SDU. Agar tidak terpropokasi, tetap jga kondusifitas di sano. Masalah batas itu urusan pemerintah dengan pemerintah, dan dalam hal ini kedua pemerintah sudah sepakat dan telah diterbitkan permendagri nomor 111 th 2019, “Ucap Pradita

Sementara itu Pihak Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Kabag Tapem nya Saiful Bahri mengatakan hal yang sama terkait batas yang tertuang di Permendagri no 111 tahun 2019, dan dirinya membenarkan bahwa dirinya ikut meninjau tempat lokasi.

“kami dari pemerintah hanya melayani apa yang di inginkan masyarakat dan kami hanya bisa memfasilitasi yang mano nian di komplain masyarakat dari lahat supaya jangan sampai salah,

Selanjut nya Saiful mengatakan bahwa Menurut nya harus tetap berpedoman dengan Terbitnya Permendagri tersebut, jadi mau tidak mau dengan ada nya Permendagri, kedua belah pihak harus menerima keputusan itu karna itu hak pemerintah, tinggal lagi bagaimana menyikapinya, apabila itu memang hak milik maka silakan warga menetukan, tinggal lagi dimana letak hak milik nya, apabila itu di muara enim ya silakan di muara enim.

Ketua LSM Garda Nusantara Joko Ayeng, yang juga salah satu tokoh pemuda lahat menyayangkan adanya kabar terkait batas yang nyata nyata sudah di keluarkan aturan dari pemerintah pusat melalui Permendagri no 111 tahun 2019, namun masih belum diterima dari masyarakat lahat.

“Nah apo lagi itu, setau kabar yang aku terima itu sudah ada persetujuan dari kedua pemerintah kabupaten, karna kita inikan ado pemerintah lalu terbitla Permendagri itu.

Saran aku, terimala bae dan paling lagi yang merasa itu ada hak kepemilikan berupa tanah atau lain nya, tinggal lagi ikut dimana letak tanah tersebut, kalo di Muara Enim ya ikutla muara enim dan sebalik nya.

Jadi tolong lurus lurus bae, kan itu sudah ado kesepakatan yang aku katakan tadi, jangan sampai nantinya mencuat lagi sehingga akan memancing konflik Horizontal diantara kita, ingat kita ini saudara dalam suatu NKRI dan berdasarkan sejarah, Muara Enim itu adik nya lahat nah ketika misah pastinya pemerintah pusat sudah memberikan Batas, jadi akur akur dan damai damailah bae karna kita ada pemerintah, ” Ungkap Ayeng.

(Ali).

Bagikan ke :