PANGDAM II/SWJ AKAN BERIKAN SANGSI BAGI OKNUM PNS YANG TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN UU PEMILU

5-March-2018, 20:45

Palembang,(Pendam II/Swj) – Guna mewujudkan PNS yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta terjaminnya Netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, Pangdam II/Swj Mayjen TNI AM. Putranto, S. Sos., menekankan kepada Komandan satuan jajaran Kodam II/Swj agar melaksanakan pengawasan kepada PNS disatuannya untuk menjaga Netralitas dalam berbagai kegiatan maupun akivitas politik atau yang mengarah pada keberpihakan, konflik kepentingan, sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018.

Demikian hal tersebut ditegaskan oleh Irdam II/Swj Kolonel Czi Rido Hermawan, M.Sc dihadapan segenap Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AD jajaran Kodam II/Swj se-Garnizun Palembang, ketika menjadi Irup pada Upacara Bendera Bulanan, Senin (5/3/2018) bertempat di lapangan apel Makodam II/Swj Jalan. Jend. Sudirman Km. 2,5 Palembang.

Dijelaskan juga, berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor STR/144/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang dugaan pelanggaran Netralitas PNS menjelang Pilkada serentak tahun 2018. “Bagi oknum PNS yang terlibat dalam kegiatan Pilkada Serentak tahun 2018 akan dikenakan sangsi administrasi, pencopotan jabatan dan proses hukum terhadap oknum PNS yang terbukti melaksanakan pelanggaran UU Pemilu”, ujarnya.

Kepada para Dansat, dihimbau agar melatihkan kegiatan fisik di satuan masing-masing untuk mengukur kemampuan perorangan prajurit mengingat pelaksanaan Samapta Periodik I semakin dekat. Selain itu, satuan juga ditekankan untuk melaksanakan uji protap kesiapsiagaan dengan tujuan untuk menguji kesiapan satuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok.

Upacara bendera ditandai dengan Pengibaran Bendera Merah Putih dan Pengucapan Sapta marga. Upacara ini diikuti juga oleh para Asisten Kasdam II/Swj dan para Dan/Kabalak jajaran Kodam II/Swj Garnizun Palembang. (BSD)

Bagikan ke :