KAWAL PEMBANGUNAN, INSPEKTORAT BANYUASIN SOSIALISASIKAN ANTI KORUPSI DAN TP4D

16-February-2018, 19:29

BANYUASIN — Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, Pembangunan dan Daerah (TP4D) yang dibentuk oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin melakukan melakukan Kesepakatan Bersama (MoU)
dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan terkait sejumlah program atau proyek pembangunan. Karena kekhawatiran tersebut, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan daerah sulit terserap.

Terkait dengan hal tersebut, Insfektorat Kabupaten Banyuasin menggelar sosialisasi tentang tujuan daripada TP4D yang dihadiri Kejaksaan Negeri Banyuasin beserta seluruh Kasinya, seluruh Sekretaris OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam Acara Sosialisasi TP4D yang digelar di Aula Insfektorat Banyuasin pada Rabu (14/02) tersebut dimoderatori oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Banyuasin Subhan da hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin LA Kamis SH. MH (dalam hal perspektif hukum).

Sekretaris Insfektorat Banyuasin Subhan yang bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut menyampaikan bahwa Pembentukan tim ini sebagai jawaban atas kekhawatiran para pejabat pusat dan daerah akan dipidanakan terkait sejumlah program atau proyek pembangunan. Karena kekhawatiran tersebut, penyerapan anggaran pemerintah di pusat dan daerah sulit terserap.

Akibatnya lanjut dia, pembangunan tersendat atau bahkan tidak tergarap. Sehingga dengan adanya tim pendampingan ini, para pejabat daerah disarankan tidak takut lagi melakukan eksekusi dana dari pemerintah.

“Hal ini mengemuka dalam acara Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan Kejaksaan Negeri Banyuasin Tentang Pengawalan dan Kerjasama Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Banyuasin,” katanya.

Dikesmpatan itu Kajari Banyuasin LA Kamis SH. MH menjelaskan bahwa tugas dari TP4D yaitu: Pertama, untuk melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif. Kedua, melakukan penerangan dan penyuluhan hukum.

Ketiga, memberikan pendampingan hukum, pembahasan hukum, pendapat hukum, mendata calon peserta lelang terkait legalitas dan kapabilitas serta melakukan pembahasan dengan konsultan pengawas proyek. Keempat, memberikan dukungan data, informasi, dan dukungan intelijen lainnya.

Selanjutnya Kelima, melakukan koordinasi dengan APIP apabila ada temuan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang teridentifikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Keenam, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dan yang terakhir, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas TP4D,” katanya. (Adam)

Bagikan ke :