TENAGA NON KATAGORI KESEHATAN KAB.OKU DATANGI GEDUNG DPRD OKU

30-January-2018, 21:53

BATURAJA – Ratusan rombongan dari tenaga Kesehatan Non Ketegori datangi Kantor DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selasa (30/1/2018).

Rombongan tenaga kesehatan Non katagori ini, menindak lanjuti audiensi mereka beberapa minggu lalu yang mengadu ke komisi III DPRD Kab.OKU tentang kejelasan status mereka.

Parah rombongan,dari kesehatan Non katagori tersebut, diterima oleh ketua Komisi III Ridar Yuono yang didampingi anggota Komisi III dan Komisi I serta Kepala Dinas Kesehatan Suharmasto, SKM, M Epid, sedangkan perwakilan dari Badan Pengembangan Kepegawaian Daerah, Dadang Hudaya juga hadir,

Sedangkan dari perwakilan rombongan Tenaga Kesehatan Non Ketegori,” Sri Nina Lestari SKM UPTD Puskesmas Tanjung Baru menyampaikan, tentang kejelasan nasib status kepada mereka. Di dalam Surat Keputusan (SK) dan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kok bisa berbeda.

Di dalam SK tertulis tentang Tenaga Kesehatan Non PNS sedangkan di SPK tertulis Tenaga Kesehatan Non Kategori.

Kemudian, Sri juga mengatakan jika ternyata nama-nama ratusan Tenaga Kesehatan Non Kategori tersebut tidak terdata di dalam database milik (BKPD) Ogan Komering Ulu (OKU), padahal mereka selalu menyerahkan berkas mereka kepada (BPKD).

“Kami menjalankan kewajiban kami layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pagi kami sudah datang, pelayanan ekstra kami memberikan layanan kepada masyarakat. Akan tetapi hak kami tidak pernah  kami dapatkan Bahkan, gaji kami sekarang sudah Rp 0 pak,” kata Sri saat menyampaikan aspirasi.didalam ruang sidang.

Sri juga mengatakan sambil meneteskan air matanya,” jika apa yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka korbankan demi masyarakat, “Kami hanya dapat Rp 10 dari (BPJS) Ketenaga kerjaan itu pun dibayarkan 6 bukan sekali, kemudian dari belas kasihan (PNS) Rp 60 ribu,” Jelas Sri.

Di depan ramainya rombongan para Non Katagori, Kepala Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu (OKU) Suharmasto mengatakan, “Ini posisi sulit. Tahun 2005 tenaga honor SK Bupati harus diangkat Mendagri, sedangkan Permendagri tanggal 10 Januari 2013 yang menyatakan penegasan dari PP (48) tidak boleh lagi gubernur dan wali kota serta Bupati mengangkat tenaga honor”, sampai Masto.

Sambungnya, mengapa Kapala dinas kesehatan, hanya bisa mengeluarkan SPK karena jika Dinas kesehatan mengeluarkan SK bupati dapat terganjal kasus hukum, ” katanya.

Untuk jasa dan honor tidak bisa, di karena anggaran pemerintah daerah tidak ada. Namun, ,” akan kita usahakan ada uang pengganti transport untuk para tenaga honor Non kategori di (ABT) nantinya. Yang jelas kita melakukan tindakan, jangan sampai berbenturan dengan hukum,” sampai Masto.

Sementara itu, ” Perwakilan Badan Pengembangan Kepegawaian Daerah Ogan Komering Ulu (OKU), Dadang Hudaya, menjawab, ” jika tidak ada nama-nama tenaga honor Non kategori di dalam data base, karena tidak ada dasar hukumnya.

“Data base itu, terkoneksi dengan Kemendagri dan Kemenpan RB. Nah, Syaratnya untuk masuk dalam database itu harus ada data besaran pengupahan, honor dan intensif yang diterima oleh tenaga honor Non kategori. Kalau tidak ada, jelas tidak bisa dimasukkan dalam database karena tidak ada dasar hukumnya,” Dadang menjelaskan

Masih kata Dadang, formasi untuk (PNS) tahun 2018 Sekretariat Kesehatan di tahun ini harus ada analisa jabatan dan analis beban kerjanya sehingga ketahuan nantinya berapa banyak suatu wilayah yang kekurangan tenaga kerja.

“Nah yang diprioritas dalam formasi ini bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Mudah-mudahan di tahun ke depannya mereka bisa masuk dalam seleksi,” kata Dasang.

(SUP:OKU)

Bagikan ke :