LAGI. CITY MALL DIDEMO MASSA

18-January-2016, 17:18

//// Desak Pemkab Hentikan Proses Pembangunan
Diduga Tak Kantongi IMB, dan AMDAL

Berdasarkan aturan Undang-undang RI No.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, kemarin (18/1) sekira pukul 09.00 wib, puluhan massa gabungan dari sedikitnya 5 lembaga swadaya masyarakat (lsm), yaitu LSM Lestari, LSM Gema Suara Pembaharuan, Yayasan Indonesia Bumi Hijau, Ormas A1 dan LMR-RI Korda Lahat menggelar aksi demonstrasi ke halaman gedung DPRD dan Pemkab.

Safudin, salah satu orator aksi menyampaikan bahwa PT Kalingga Murda, pemborong dari pengerjaan City Mall sudah melakukan pelanggaran, terutama di persyaratan pendirian suatu bangunan, dimana diduga belum memiliki dan mengantongi berkas analisis dampak lingkungan (AMDAL).

“Di pasal 109 UU No.32 2009 jelas diatur sanksinya, seputar kegiatan usaha tanpa izin lingkungannya, dan City Mall patut kami duga tak berizin, tapi pembangunannya sudah berjalan,” beber Udin.

Dilanjutkannya, di Lahat, PT Kalingga Murda sendiri saat ini sudah melaksanakan proses pembangunan City Mall. Nah, untuk pemberkasannya, khususnya berkas AMDAL, itu sama sekali belum ada, baru sebatas sosialisasi penyusunannya saja.

“Diaturan, semua berkas mesti ada dulu, baru bisa beroperasional dan bahkan hampir selesai. Disini ada pembutaan dan pembiaran saja, bahkan patut diduga ada praktik gratifikasi,” beber Udin lagi.

Sedangkan Khairul, selaku orator aksi lainnya menegaskan. Bahwa pihaknya mengutuk keras kegiatan pembangunan City Mall. Menurutnya, jika pemkab dan wakil rakyat tidak mampu menghentikan kegiatan pembangunan City Mall tersebut. Maka pihaknya akan menggelar aksi lebih besar lagi, dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Tutup City Mall adalah harga mati dari kami, dan kami minta kepada wakil rakyat, serta pemkab yang punya hati nurani memanggil pihak pengusaha pembangunan City Mall itu, dan harus dihentikan sekarang juga,” tukas Khairul.

Menyikapi tuntutan demonstran ini, Bupati Lahat, melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) H Ali Afandi MPdi mengatakan bahwa, persoalan izin Amdal, IMB dan izin operasional terkait kegiatan pembangunan City Mall seperti yang tudingkan bahwa pihak pemerintah dan DPRD ‘tertidur’ itu tidak benar.

“Pembangunan City Mall itu bukan tidak memiliki izin, tapi izinnya masih dalam proses. Jadi belum selesai proses izinnya, bukan berarti, tidak ada izin,” urai Ali Afandi.

Semaentara itu, Wakil ketua II DPRD Lahat, Drs Farhan Berza MM juga membantah keras jika pihaknya tidak menindaklanjuti tuntutan massa seperti yang tertuang dalam pemberitaan di sejumlah media beberapa waktu lalu.

“Kami di DPRD sudah dengar dan baca dari media, bahwa pembangunan City Mall itu bermasalah. Makanya kami minta agar rekan rekan pendemo untuk bersabar,” ujar Farhan.

Tak hanya itu, menurutnya, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak menajemen PT Kalingga Murda terkait pemberitaan mengenai izin bangunan City Mall.

“Malah sebenarnya pada jam 9 hari ini, kami jadwal kan ada pertemuan dengan pihak pengusahanya dan juga dinas terkait perizinannya. Tapi karena pihak PT Kalingga Mitra berhalangan hadir, maka pertemuan nya ditunda. Surat permohonan penenundaannya pun sudah kami terima. Jadi bukan kami tidak memprosesnya, untuk itu kami minta kesabarannya,” kata Farhan lagi.

Hingga aksi berakhir sekitar pukul 11, siang kemarin. Belum ada kesimpulan yang dapat menjadi acuan semua pihak. Sebab, baik pihak pemerintah, DPRD, dan massa tidak menemukan kata sepakat. Pihak DPRD juga tidak akan menghalangi semua langkah-langkah pendemo kedepannya.

“Kami akan tindak lanjuti tuntutan kalian, dan kami akan tetap bekerja sesuai prosedur dan aturan yang ada. Kalau pendemo ingin mengambil langkah lain silahkan saja, itu hak kalian,” tandas Farhan.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :