DARI 16 PETI BUKU HATTA HINGGA KRISIS LITERASI HARI INI

6-November-2026, 11:24

Oleh: Rico Tantowi Putra, SST
Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti Palembang

Bayangkan seseorang yang harus menjalani pengasingan jauh dari tanah kelahirannya, tetapi tetap menganggap buku sebagai kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Itulah Mohammad Hatta, salah satu pendiri bangsa Indonesia. Ketika diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Boven Digoel, Papua, Hatta membawa 16 peti buku. Di tengah keterbatasan kebebasan fisik, ia justru menjaga kebebasan berpikir melalui bacaan. Bagi Hatta, buku bukan sekadar teman dalam kesendirian, melainkan sumber pengetahuan sekaligus kekuatan untuk mempertahankan gagasan.

Kini, hampir satu abad kemudian, kita hidup dalam situasi yang sangat berbeda. Buku tersedia dalam berbagai format, informasi dapat diakses melalui telepon pintar, dan pengetahuan seolah berada dalam genggaman. Namun, kemudahan memperoleh informasi ternyata tidak serta-merta membuat masyarakat semakin mampu memahami dan mengolah pengetahuan. Di sinilah ironi literasi Indonesia terlihat dengan jelas.

Kecintaan terhadap buku juga tercermin dalam perjalanan hidup Soekarno. Sejak tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, ia memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai bahan bacaan. Melalui buku, Soekarno mengenal pemikiran tokoh-tokoh dunia, seperti Karl Marx dan sejumlah pemikir politik lainnya. Ia tidak sekadar membaca dan menerima gagasan, tetapi juga mengolahnya menjadi pemikiran yang relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Sementara itu, Tan Malaka melalui karya monumentalnya, Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika), mengajak masyarakat membangun pola pikir rasional, kritis, serta tidak mudah menerima sesuatu tanpa melalui proses penalaran.

Dari ketiga tokoh tersebut, kita belajar bahwa membaca bukan sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Membaca merupakan proses membangun cara berpikir, menguji gagasan, dan mempersiapkan seseorang untuk mengambil peran dalam perubahan masyarakat. Kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kekuatan gagasan yang tumbuh dari pengetahuan.

Sayangnya, semangat intelektual para pendiri bangsa tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi literasi Indonesia saat ini. Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada September 2026 menunjukkan bahwa hanya 27 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun yang mencapai kompetensi minimum membaca atau Level 2 ke atas. Artinya, sekitar 73 persen siswa belum mencapai tingkat kecakapan membaca tersebut. Skor membaca Indonesia tercatat sebesar 365 poin, masih jauh di bawah rata-rata OECD yang mencapai 461 poin.

Gambaran lain terlihat dari Survei Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2025 yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan datanya disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks nasional tercatat sebesar 54,80. Kedua indikator tersebut memang mengukur aspek yang berbeda, tetapi memberikan pesan yang sama: tantangan literasi Indonesia bukan hanya berkaitan dengan penyediaan akses informasi, melainkan juga bagaimana membangun kebiasaan membaca dan kemampuan memahami pengetahuan. Di tengah kemudahan teknologi, kemampuan berpikir kritis justru semakin dibutuhkan.

Persoalan ini juga menarik untuk dicermati pada tingkat daerah. Di Sumatera Selatan, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat pada 2025 tercatat sebesar 60,86, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang mencapai 54,80. Namun, gambaran berbeda terlihat pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Sumatera Selatan mencatat angka 37,81, sedikit di bawah indeks nasional sebesar 40,06.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kegemaran membaca saja belum cukup. Diperlukan ekosistem literasi yang kuat, mulai dari ketersediaan bahan bacaan, kualitas layanan perpustakaan, hingga keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi. Dengan kata lain, tantangannya bukan hanya mendorong masyarakat agar mau membaca, tetapi juga memastikan tersedianya lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya pengetahuan.

Berbagai indikator tersebut memang mengukur aspek yang berbeda. Namun, semuanya memberikan pesan penting bahwa kemudahan akses informasi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan literasi yang memadai. Persoalan kita bukan semata-mata apakah masyarakat memiliki buku atau tidak, melainkan apakah mereka memiliki kebiasaan membaca, kemampuan memahami informasi, serta kecakapan dalam memanfaatkan pengetahuan secara bijaksana.

Dalam perspektif manajemen strategik, persoalan literasi merupakan tantangan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Manajemen strategik mengajarkan bahwa persoalan besar tidak cukup diselesaikan melalui program-program sesaat. Diperlukan analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi yang konsisten, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang besar. Jumlah penduduk usia produktif, perkembangan teknologi digital, serta semakin luasnya jaringan pendidikan merupakan kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan. Namun, kesenjangan kemampuan memahami bacaan, belum meratanya akses terhadap bahan bacaan berkualitas, serta budaya membaca yang belum kuat masih menjadi kelemahan. Di sisi lain, banjir informasi, hoaks, dan disinformasi menjadi ancaman yang dapat memperburuk kualitas pengambilan keputusan masyarakat.

Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem pengetahuan, bukan sekadar memperbanyak kegiatan membaca. Keluarga harus menjadi lingkungan pertama dalam menumbuhkan kebiasaan membaca. Sekolah perlu mengembangkan pola pembelajaran yang mendorong siswa berdiskusi, menganalisis, dan menyampaikan pendapat berdasarkan bahan bacaan. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap bahan bacaan berkualitas, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, masyarakat perlu dibekali kemampuan memeriksa kebenaran informasi, membandingkan berbagai sumber, serta memahami data agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi.

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap strategi dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Keberhasilan program literasi tidak cukup diukur dari jumlah perpustakaan yang dibangun, buku yang dibagikan, atau kegiatan membaca yang diselenggarakan. Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi, berpikir kritis, menggunakan data, dan mengambil keputusan secara rasional. Dengan demikian, kebijakan literasi tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bonus demografi dan kemajuan teknologi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas berpikir masyarakat. Bangsa ini tidak cukup hanya melahirkan generasi yang mahir menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu membentuk generasi yang memahami pengetahuan, menguji kebenaran informasi, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bersama.

Para pendiri bangsa menggunakan buku untuk membangun gagasan tentang Indonesia merdeka. Kini, tugas generasi penerus adalah menggunakan pengetahuan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Jika para pendiri bangsa mampu merancang masa depan Indonesia melalui buku-buku yang mereka baca, mengapa generasi yang memiliki akses pengetahuan jauh lebih luas justru belum mampu membangun budaya literasi yang kuat?

Bagikan ke :