Dari Polemik Perikanan, DPRD Lahat Ingatkan Seluruh OPD: Perencanaan Harus Matang, Anggaran Jangan Terbuang Percuma

16-July-2026, 01:59

LAHAT – Polemik pelaksanaan program budidaya perikanan Tahun Anggaran 2025 yang sebelumnya mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lahat akhirnya ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Rapat yang digelar Komisi DPRD Lahat. Rapat, Rabu sore (15/7) tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi, wakil Ketua I DPRD Lahat Andriansyah SH, dan beberapa anggota DPRD Lahat. Serta Dinas Perikanan, Inspektorat, pemerintah desa, serta kelompok pembudidaya ikan untuk mengurai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Sebelumnya, Ketua RDP sekaligus anggota DPRD Lahat, Nopran Marjani, menyoroti sejumlah persoalan dalam program budidaya ikan. Ia mengungkap adanya perbedaan antara laporan dengan kondisi di lapangan, mulai dari realisasi penyaluran benih ikan hingga pemanfaatan pakan yang dinilai belum optimal.

Saat itu, Dinas Perikanan menjelaskan bahwa tidak ada pengadaan fiktif. Persoalan terjadi akibat keterlambatan rehabilitasi kolam sehingga ratusan ribu benih ikan yang dititipkan di Balai Benih Ikan mengalami kematian sebelum dapat didistribusikan kepada kelompok penerima. Kondisi tersebut juga menyebabkan sebagian besar pakan belum digunakan.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam RDP. DPRD menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang, koordinasi antarpihak, serta mitigasi risiko sebelum sebuah program dilaksanakan. Tanpa perencanaan yang baik, anggaran yang telah dialokasikan berpotensi tidak menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Apalagi dalam laporan mengenai serapan angaran dalam program tersebut sudah 100 persen. Namun faktanya, untuk ikan karena sebagian mati jadi harus diganti. Sedangkan bila harus diganti harus menunggu kolamya tersedia,” jelasnya, Kamis (15/7/26)

Seharusnya, dalam laporan sebelumnya disampaikan apa adanya. Selain perencanaan juga harus matang. Bila harus menyediakan sarana prasarana seperti kolam, maka harus disediakan dulu. Namun ini berbarengan. Ketiak ada kendala, akhirnya sebagian ikan mati dan pakannya, sebagain terbuang percuma.

Dalam RDP juga terungkap adanya perbedaan antara target dan realisasi produksi ikan. Program yang semula ditargetkan menghasilkan sekitar 100 ton ikan dengan nilai jual diperkirakan mencapai Rp3 miliar. Dari anggaran Rp2 miliar artinya ada keuntungan Rp1 miliarm Namun ternyata realisasinya hanya di bawah tiga ton.

“Jadi jauh panggang dari api,” tegasnya. Seraya menambahkan bahwa perbedaan itu menjadi perhatian DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program.

Anggota DPRD Lahat, Nizarudin, menegaskan bahwa setiap program pemerintah harus menghasilkan manfaat yang sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

“Jangan hanya proyek. Harus ada hasil yang nyata. Kalau anggarannya besar, hasilnya juga jangan kaleng-kaleng,” tegasnya.

Ketua RDP DPRD Lahat, Nopran Marjani, mengatakan fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Pengelolaan uang negara harus akuntabel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan APBD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mencari keuntungan,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan semata ditujukan kepada Dinas Perikanan, melainkan menjadi pengingat bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menyusun program berdasarkan perencanaan yang matang, kondisi riil di lapangan, serta kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, pengawasan teknis dan keuangan menjadi kewenangan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar perbaikan tata kelola program di seluruh OPD sehingga anggaran daerah tidak hanya habis terserap, tetapi juga menghasilkan program yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

Menanggapi berbagai masukan dalam RDP, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lahat, Maruli, menyatakan pihaknya akan memperbaiki koordinasi dengan kelompok pembudidaya ikan dan menyusun perencanaan yang lebih matang agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

Sementara Bupati Lahat Bursah Zarnubi, menyikapi laporan dan temuan dari pihak DPRD Lahat mengungkapkan rasa terima kasih. Menurutnya adanya temuan itu, artinya fungsi pengawasan DPRD Lahat berjalan baik. Selanjutnya pihaknya meminta OPD dan pihak Inspektorat juga harus menjalankan program dengan baik.

(GUS)

Bagikan ke :