Audiensi Tim Samsat Lubuk Linggau Bersama Bapenda Kota Lubuk Linggau, Bahas Terkait UU HKPD & Sosialisasi Pemutihan PKB 

24-August-2024, 15:49

Sriwijayaonline.com, Lubuk Linggau – Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kesiapan menghadapi implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Tim Samsat Lubuk Linggau yang terdiri dari Jasa Raharja melalui PJ Jasa Raharja Samsat Lubuk Linggau Dadan Ramdani dan Bapenda melalui Kepala UPTB Samsat Lubuk Linggau Addi Ramdhoni didampingi Kasubag TU Heriyanto, Kasi Penagihan Arie Frathama melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Lubuk Linggau. Kunjungan yang berlangsung pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 ini membahas sejumlah agenda penting terkait peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kepada wajib pajak.  

Kedatangan Tim Samsat Lubuk Linggau disambut hangat oleh Kepala Bapenda Lubuk Linggau Hendra Gunawan, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, Kepala UPTB Samsat Lubuk Linggau, Addi Ramdhoni menyampaikan rencana dan tindak lanjut sinergi yang akan dilakukan antara Samsat dan Bapenda dalam rangka penerapan UU HKPD yang akan berlaku efektif mulai awal Januari 2025. Selain membahas UU HKPD, pertemuan ini juga membahas program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Sumatera Selatan. Tim Samsat Lubuk Linggau menyampaikan permohonan bantuan kepada Bapenda untuk turut serta mensosialisasikan program pemutihan ini kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, kedua belah pihak juga membahas kegiatan bersama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, terutama terkait pendataan dan sosialisasi wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga dibahas potensi menggali objek pajak baru, seperti pajak air permukaan.

Di akhir pertemuan, kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program yang telah disepakati.

PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada Masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dias

Bagikan ke :