KEJARI LUBUKLINGGAU BIDIK PLT SEKDA MURATARA

2-February-2015, 19:52

Terkait dugaan kasus korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Muratara,Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau akan menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprinlid) dan akan memanggil sedikitnya lima orang saksi yang terkait dugaan perbuatan melawan hukum tersebut.


Kepala Kejari Lubuklinggau, Patris Yusrian Jaya melalui Kasi Intel Wilman Ernaldy mengungkapkan, dugaan kasus korupsi berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Sehingga Jaksa langsung menelaah laporan yang masuk tersebut untuk ditindak lanjuti.

“Berkas laporan yang meneliti langsung dari Pidsus, mungkin besok akan diterbitkan, sehari setelah surat perintah tersebut ada langsung akan kita panggil saksi untuk dimintai keterangan,” tegas Wilman saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/2).

Dia menambahkan, kita juga akan secepatnya memanggil saksi,saksi yang akan dipanggil diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Terlapor Kepala Dinas Kesehatan atas nama Rakhman Akhmad.

“Kalau laporan yang kami terima terlapor adalah Kepala dinas saat ini menjabat juga sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Muratara, pemeriksaan saksi akan dijadwalkan secepatnya,” ungkap Wilman.

Pria yang pernah menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Subang ini menerangkan, untuk pemanggilan saksi pihaknya hanya cukup memanggil sekitar 10 sampai 15 orang. Namun pemanggilan tersebut harus berdasarkan bukti awal yang ada. Jadi ditegaskannya, pemanggilan tersebut tentu berdasarkan hasil telaah adanya perbuatan melawan hukum yang dimaksud.

Tercuatnya kasus dugaan korpusi di Dinkes, Jaksa menerima ada empat item laporan masyarakat terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak Dinkes pada tahun anggaran 2014. Namun dari semua item tersebut, Jaksa baru menemukan kejanggalan terkait salah satu laporan tersebut.

“Kita meneliti satu-satu kasus yang dilaporkan, apabila dirasa telah menjurus atau indikasi korupsi maka langsung dilakukan penyelidikan, tidak usah berlarut-larut,” jelas dia.

Pihak Kejari juga dalam menuntaskan kasus yang masuk terkait korupsi tidak ada tebang pilih, selagi ditemukan bukti-bukti yang ada. Bahkan, Kejari Lubuklinggau yang mengawasi tiga daerah (Lubuklinggau, Musirawas dan Muratara) dalam tahun ini juga telah melakukan penyelidikan sebanyak tiga kasus dan empat sedang disidik.

“Tiga lidik yang dimaksud kasus humas Mura, Disdik Lubuklinggau dan Dinkes Muratara, empat penyidikan  diantaranya dik atas nama Edy Zainuri, dik atas nama Mustopa, Asep dan Yan Heri,” jelas dia(faizal)

Bagikan ke :