DPRD PAGAR ALAM BERSAMA BKSDAE SUMSEL BAHAS SOLUSI KONFLIK HARIMAU DAN MANUSIA

8-December-2019, 11:26

PAGAR ALAM, SO –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagaralam Jenny Shandiayah SE MH menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Provinsi Sumatera Selatan guna membahas Langkah Cepat Penaganan Konflik Harimau Sumatera dengan Manusia, Kemarin (6/12).

Hadir dalam pembahasan tersebut Direktur KKH Provinsi Indra Exploitasia, KSDAE Sumsel Genman Hasibuan, Kepala BKSDA Sumsel Nana Mulyana, Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Tehnik Setditjen KSDAE Sri Mulyani, Kasubdit Pengawetan Direktorat KKH – KSDAE Hendro Parwanto Kepala UPTD KPH Wilayah XI Kikim Pasmah Lahat,  Anggota Komisi III DPRD Pagaralam Dedi Irawan Gumay, Anggota Komisi II DPRD Pagaralam Juliansyah , Anggota Komisi I DPRD Pagaralam Kasno Pandri Tohari dan unsur terkait lainya.

Dalam Rapat Tersebut Ketua DPRD Pagaralam Jenni Shandiyah SE MH menyampaikan Sekilas Sejarah tentang wilayah Hutan lindung Pagaralam yang memiliki luas Wilayah 26.064,72 Ha atau mencapai lebih dari 40% luas Kota Pagar Alam, dari itulah perlu adanya langkah dalam menjaga Ekosistem Hayati maupun Ekosistem Hewani serta lainya.

Ketua DPRD juga menyampaikan terkait kemunculan Binatang buas yang menyerang beberapa warga di Desa Pulau Panas Kabupaten Lahat, dan warga Tebat Benawa kelurahan Penjalang kota Pagar Alam serta Serangan terhadap Pengunjung wisatawan yang melakukan Perkemahan di Tugu Rimau Gunung Gunung Dempo, pihaknya Meminta dan mendesak, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA Sumsel Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati bersama Pemerintah Kota Pagaralam untuk bersinergi Menindaklanjuti masalah ini.

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKSDA serta BKSDAE Sumsel untuk dapat bersama – sama pihak Pemerintah kota Pagar Alam untuk bisa  bersinergi satu sama lainya dalam mengatasi persoalan ini apalagi banyaknya Hutan lindung yang sudah beralih fungsi, ” ujarnya. 

“Setidaknya ada 9 poin yang di hasilkan dalam rapat tersebut salah satunya adalah, KLHK akan Memfasilitasi Penyelesaian Konflik Satwa liar di Daerah Kota Pagaralam, dalam hal ini untuk bekerjasama dengan melibatkan Stakeholders terkait, seperti Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Pagaralam, Karena DPRD Kota Pagaralam juga meyakini bahwa Satwa Harimau Sumatra merupakan korban dari Rusaknya Ekosistem, ” ungkap Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenni Shandiyah.

Dikatakan Ketua DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pagar Alam menilai penting Bergerak Cepat untuk mencarikan sulosinya yang nyata.

“inila yang di hasilkan oleh DPRD Kota Pagar Alam Sebagai Wakil Rakyat kami Bekerja bukan hanya menunggu dan terkesan tidak berbuat apa-apa,” pungkas dia. (SO/Lianpga)

Bagikan ke :