WARGA PORTAL JALAN SUKA MAKMUR, TIM KEMBALIKAN UANG KONPENSASI KE KPK

21-September-2018, 07:00

SUKA MAKMUR – Sengketa lahan warga antara PT Lonsum dengan warga SP3 Palembaja Desa Sukamakmur Kecamatan Gumai Talang Kabupaten Lahat nampaknya akan semakin memanas,  sebab dari kedua pihak sama-sama belum ada mufakat atas musyawarah yang mengklaim hak kepemilikan tanah.

Buntut dari panen masal yang dilakukan oleh pihak PT Lonsum pada hari kamis 20 September 2018 kemarin, telah menyulut emosi warga Desa Suka Makmur sehingga pada hari ini (21/9) akan memblokade jalan  Transmigrasi  dilingkungan Lahan Warga. yang selama ini menjadi salah satu jalan lintas aktifitas kegiatan PT Lonsum.

Aksi ini merupakan sikap penolakan protes warga yang telah dinyatakan PT. Lonsum bahwa pihaknya sudah menguasai lahan yang terbentang seluas 245, 25 hektar, dengan dasar telah dikluarkannya SK Bupati Lahat H. Saifudin Aswari Riva’i,  SE  dengan No. 196/KEP/III/2012 yang isinya memberikan konpensasi sebesar Rp.700 juta kepada warga. Akan tetapi uang tersebut tidak jelas sumber dan peruntukannya sehingga uang  tersebut ditolak warga.

Suwandi salah satu warga Desa Sukamakmur  mengaku selama ini sudah sabar dan menunggu jika haknya akan kembali.
“jika memang PT.  Lonsum  merasa dengan adanya SK Bupati Lahat Nomor 196 yang berisikan pemberian Konfensasi sebesar 700 Juta Rupiah itu merupakan kekuatan untuk menguasai Lahan kami,  kami akan kembalikan hari ini, sebab uangnya masih utuh,  jauh sebelumnya uang sebesar itu tidak kami ganggu, sebab uang konpensasi  tersebut yang dikIra uang CSR ternyata salah arti yakni sebagai uang pengganti atau pembelian lahan. “ujarnya.

Pemblokadean  jalan ini menurut Suwandi akan dibarengi dengan keberangkatan Kuasa Hukum Warga Desa Sukamakmur  ke Jakarta dengan membawa uang sebesar Rp. 700.Juta yang akan diserahkan ke komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  karena menurutnya uang tersebut walaupun dibarengi dengan SK Bupati Lahat tetapi tidak jelas asal usul dan peruntukannya.
“Ma’af kami tidak tahu uang dari mana sumbernya ini kami kembalikan jika pihak pemkab Lahat tidak ada yang mau menerima hari ini Tim dan Lawyer kami terpaksa terbang ke Jakarta untuk menyerahkan uang tersebut ke KPK. “tegasnya. (Ade)

Bagikan ke :