Antisipasi Terjadi Masalah Dikemudian Hari 24 Aset Milik Penda Lahat Disertifikatkan

1-September-2021, 19:45

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—– Untuk mengantisipasi terjadi masalah dikemudian hari, membuat Pemkab Lahat bidang aset kebut mendata sejumlah Lahan milik Pemkab Lahat.

Alhasil, sebanyak 24 aset Lahan diantaranya, sekolah dasar (SD) Puskesmas, dan Rumah Dinas (Rumdin) berhasil di Sertifikatkan sebagai aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat.

Bupati Lahat Cik Ujang SH menegaskan, ini baru seberapa masih banyak aset Pemda Lahat yang belum disertifikatkan dari era sebelumnya, tentu harus menjadi tugas bagian Aset untuk mengejarnya supaya tidak hilang.

“Semua ini aset milik Pemkab Lahat, dan memang harus diselesaikan, tujuannya agar kepemilikannya tidak hilang, terus data aset Pemda. Supaya jangan sampai timbul permasalahan kedepannya,” tegas Bupati Lahat, pada Rabu (01/09/2021) kemarin.

Tidak lupa, Bupati Lahat juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Lahat, telah bersinergi dalam pengamanan aset ini. Untuk itu, Cik Ujang berharap, seluruh aset yang terdata belum memiliki sertifikat nantinya sudah tersertifikatkan semua.

“Jika ada sertifikat kita ada pegangan dan kepastian atas kepemilikan. Kita tidak ingin ada negara dalam negara, dan terjadi kisruh akibat perebutan aset,” ucapnya lugas.

Sementara, Kepala BPN Lahat, Joni Efendi menuturkan, total aset yang sebelumnya diusulkan Pemkab Lahat ada 24 persil. Diantaranya lahan Sekolah Dasar, Puskesmas dan Rumdis. Ada beberapa yang belum selesai, dalam waktu dekat sertifikatnya akan menyusul diserahkan.

“Ada 18 persil lagi yang sedang proses. Karena ini program pemerintah, kita akan terus mendukung. Aset sebaiknya memang harus disertifikatkan, agar punya kekuatan,” tuturnya.

Sedangkan, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Raswan Ansori didampingi Kabid Aset, Sahrin menjelaskan, seluruh aset yang sudah disertifikatkan saat ini ada 360 aset. Tahun ini berhasil mensertifikatkan sebanyak 42 persil.

“Yang belum ini kendalanya kelengkapan data, kalau datanya lengkap kita usulkan ke BPN untuk ditindak lanjuti. Bagi yang belum punya sertifikat segera melapor, dengan membawa alas hak,” pesan Raswan Ansori. (Din)

Bagikan ke :