Gandeng Kejaksaan, BPPRD Berhasil Kembalikan Uang Pajak Rp 1,8 Milyar

25-August-2020, 19:36

MUBA, SO – Keberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), patut disambut positif. Bagaimana tidak, setelah melakukan kerjasama atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Muba, BPPRD Muba berhasil menyelesaikan penunggakan pajak hingga Rp 1,8 Milyar.

“Ya, setelah melakukan kerjasama, kita melakukan implementasinya dilapangan dengan mendatangi langsung wajib pajak dan inspeksi mendadak (sidak) bagi perusahaan penunggak pajak, ” kata Kepala BPPRD Kabupaten Muba, H Riki Junaidi AP M. Si, Selasa (25/8).

Dia menerangkan, sumber PAD saat ini tengah dilakukan peningkatan, terutama soal pajak dan retribusi daerah. Maka dari itu, pihaknya terus bekerja dan mensosialisasikan bagi wajib pajak seperti pemilik bangunan walet yang mana hasil produksi atau panen akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 10 persen.

“Penjelasan dan sosialisasi dilakukan tentunya bersama dengan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Muba. Ini dikarenakan sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang telah diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPPRD guna menyelesaikan persoalan penunggakan pajak,” tegasnya.

Disampingi itu, pihak BPPRD Muba mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Muba, karena berhasil mengembalikan uang penunggakan pajak sebesar Rp 1,8 Milyar.

“Pihak Kejaksaan Muba, dalam hal ini dikoordinir Kasi Datun, memberikan pengetahuan tentang wajib pajak dalam prespektif hukum. Ini disampaikan apabila masyarakat tidak mebayar pajak sebagai kewajibannya, maka bisa jadi terkena sanksi hukum dikarena ketidaktahuan masyarakat,”beber pria yang perna menjabat Pj Wali Kota Lubuklinggau ini.

Lebih lanjut Riki menerangkan, dengan cara itu, tentu saja kedepan dipastikan bisa meningkatkan PAD di 8 sektor di luar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Diantaranya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Burung Walet, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan. “Semua itu akan dilaksanakan secara maksimal, guna meningkatkan target,” tegasnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Muba, Suyanto SH MH, melalui Kasi Datun Elyas Mozart Situmorang SH, mengatakan, dalam sosialisasi tidak lain memberitahukan tentang pemahaman hukum. “Terutama soal setor pajak 10 persen, nah kalau tidak disetor tentu ada tindakan tegas,” tukasnya. (Bram)

Bagikan ke :