KEPALA SEKOLAH SMPN 1 MUARA TELANG DI DUGA MELAKUKAN PUNGLI

9-March-2020, 20:43

BANYUASIN – Sriwijaya online dana APBN dan APBD yang dikucurkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada dunia pendidikan mencapai 20% dari anggaran APBN dan APBD. Dengan dana tersebut seharusnya pihak sekolah tidak ada lagi melakukan pungutan biaya pada kegiatan belajar mengajar seperti yang dicanangkan Pemerintah.senin(9/3/20)

Namun, sangat disayangkan walaupun dana sudah besar dikucurkan pemerintah kepada dunia pendidikan, sejatinya pungutan biaya sekolah dari siswa tidak perlu dilakukan oleh guru seperti yang terjadi di sekolah SMPN 1 Muara Telang Kecamatan Muara Telang diduga kuat ada praktek pungli sekolah tersebut.

Informasi yang dihimpun dari wali murid kelas Delapan membeberkan, bahwa selama ini pihak sekolah SMP Negeri 1 Muara Telang melakukan praktek pungli kepada siswa kelas Tujuh, Kelas Delapan, dan Kelas sembilan
terkait dana Ujian Nasional Berbasis komputer (UNBK )

“Iya, benar pihak sekolah SMP N 1 Muara Telang meminta dana untuk kelas Tujuh sebesar Rp 100.000/siswa sebanyak 196, Kelas Delapan Rp 100.000/Siswa Sebesar 187, dan Kelas sembilan 177 Rp 200.000. Untuk dana Ujian Nasional Berbasis Komputer,” kata salah-satu orang tua siswa yang namanya tidak mau diberitakan.

Hal senada dikatakan Wali murid kelas delapan mengatakan bahwa yang UNBK kelas Sembilan tetapi mengapa kami wali kelas Tujuh dan Delapan ikut di mintai biaya UNBK tanpa melalui rapat terlebih dahulu,” ujar wali murid kelas Delapan yg di hubungi media via HP.

Menanggapi hal tersebut, media mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMP N 1, Erpan,S.Pd,M.Si Namun tanggapan Erpan terkesan mengelak dan mengatakan ini sudah melalui Rapat Komite.

“Kalau terkait pungutan itu, langsung saja tanyakan ke komite, karena hal itu sudah menjadi kesepakatan orang tua siswa dengan komite,” jawab Erpan saat di temui salah satu awak media.

Sementara itu, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bahwa Sekolah tidak di benarkan memungut biaya UNBK dan pungutan lainnya sesuai dengan Intruksi Bupati Banyuasin Askolani, SH pada setiap pidatonya.

“Sekolah tidak di benarkan memungut biaya UNBK dan pungutan lainnya sesuai dengan Intruksi Bupati Banyuasin Askolani, SH pada setiap pidatonya,” kata M Yusuf kepada awakmedia

M Yusuf menambahkan, pihaknya memerintahkan seluruh sekolah setingkat SMP dan MTS supaya wajib melakukan UNBK.

“Dinas hanya memerintahkan kepada seluruh sekolah tingkat SMP dan MTS se-Kabupaten Banyuasin wajib UNBK, kalau tidak sanggup melakukan UNBK silahkan mundur jadi Kepala sekolah,” tutupnya.

Menyikapi hal ini, Ketua Muser Watch Banyuasin Syaifullah.S.Sos. MH juga turut angkat bicara, Syaiful menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak sekolah SMP N 1 Banyuasin sudah melanggar Perpres No 87 thn 2016 tentang Pungutan liar.

“Terkait hal ini, kita akan melaporkan kepada penegak hukum agarb diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” kata Syaiful (Dodi)

Bagikan ke :