SEJUMLAH ANGGOTA KPPS PERTANYAKAN HONR YANG BELUM DIBAYARKAN

11-August-2018, 21:08

BANYUASIN — Sejumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) calon kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuasin mempertanyakan sisa pembayaran honor.

Pasalnya, dalam surat keputusan tentang pengangkatan Ketua dan anggota KPPS disebutkan, masa kerja mereka terhitung sejak tanggal 25 Juni hingga 25 Juli 2018 atau selama dua bulan, namun honor yang diterima hanya satu bulan.

Hal itu diungakapkan salah seorang anggota KPPS Desa Tanjung Beringin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin pada media ini. Sabtu (11/08).

Diakatakan dia, bahwa mereka selalu mempertanyakan pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banyuasin kenapa sampai sekarang honor KPPS yang tersisa 1 bulan belum dibayarkan. Sedangkan SK yang mereka terima masa kerjanya terhitung dua bulan.

“Dari SK yang kami terima masa kerja terhitung dua bulan, tapi yang terjadi, satu bulan tidak dibayar,” ujar salah seorang anggota KPPS yang meminta namanya dirahasiakan.

Terkait persoalan itu, katanya, pihaknya telah mempertanyakan ke PPK Kecamatan Banyuasin III dan KIP Banyuasin, namun PPK beralasan jelas dia, memang di seluruh Indonesia gaji KPPS belum dibayarkan.

Hal senada yang dikatakan sala seorang Anggota KPPS Desa Talang Ipuh, Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin. Dirinya selalu mempertanyakan kenapa sampai sekarang honor KPPS bulan kedua belum dibayarkan.

“Dari SK yang kami terima masa kerja KPPS terhitung dua bulan, tapi kenapa honor yang kami terima hanya satu bulan dan bulan kedua sampai sekarang belum ada kejelasannya,” keluhnya.

Sementara Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin Sory, S.Pd. I saat dikonfirmasi menyebutkan
bahwa berdasarkan surat kalrifikasi dari KPU Banyuasin menyatakan honor KPPS hanya dibayarkan satu kali kegiatan.

“Ya berdasarkan surat klarifikasi KPU, untuk honor KPPS dibayar cuma satu bulan dan bukan dua bulan kecuali Pemilihan Suara Ulang (PSU). Makanya ada surat klarifikasi untuk dipahami oleh rekan — rekan KPPS,” tuturnya. (Adam).

Bagikan ke :