TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN, KPU KOTA PAGAR ALAM GELAR BIMTEK PENGELOLAHAN DANA HIBAH

6-February-2018, 13:09

PAGARALAM, SO – Guna memperlancar sistem administrasi keuangan, KPU Kota Pagaralam menggelar Bimbingan teknis pengelolahan, penyaluran, dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagaralam tahun 2018. Kegiatan diikuti Seluruh PPK dan PPS beserta sekretariatnya masing – masing. Bimtek tersebut berlangsung di Aula serba guna Sd Model N 74 Gunung gare Kota Pagaralam, Selasa, (6/2).

Ketua KPU Kota Pagaralam Yenli Elmanoferi, SE Msi Melalui Komisioner sekaligus Ketua pelaksana Bimtek Boy Arcan menyampaikan, dalam rangka menyukseskan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagaralam 2018 perlu adanya keseragaman dalam pengelolahan anggaran.
” Bimtek ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam penggunaan anggaran harus ada keseragaman, hal ini juga untuk memperlancar tahapan pilkada serentak 2018 mendatang, ” ujarnya.

Kepala KP2KP Kota Pagaralam Adam Namora yang hadir sebagai pemateri mengatakan, dalam penggunaan dana hibah harus memahami betapa pentingnya pajak. ” Penghasilan negara itu sebagian besar dari pajak, jadi kita harus memahami betapa pentingnya membayar pajak. Untuk itu kita harus mengetahui dari mana asal dana yang kita gunakan, ” ungkapnya.

Dikatakan Adam, bagi perorangan yang belum memiliki NPWP wajib dikenakan pajak 5 persen dan bagi yang belum memiliki NPWP dikenakan wajib pajak 6 persen. Sementara pembelian alat tulis kantor dibawah dua juta rupiah tidak dikenakan pajak.
” Dalam penggunaan dana hibah, untuk perorangan, bagi yang sudah ada NPWP dikenakan pajak 5 persen, sedangkan yang belum punya NPWP dikenakan pajak 6 persen, untuk pembelian ATK dibawah 2 juta tidak dikenakan pajak. Sedangkan Jasa pengandaan atau foto copy jika tempat transaksi memiliki NPWP hanya dikenakan pajak 2 persen, jika tidak ada NPWP dikenakan pajak dua kali lipat. Khusus sewa tanah atau gedung ada dan tidak adanya NPWP tetap dikenakan pajak 10 persen, ” tuturnya. (SO/Lnpga)

Bagikan ke :