Pemkab Musirawas Jalin MoU Dengan Kejaksaan Negeri

10-May-2016, 17:51

MUSI RAWAS – Untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta mencegah terjadinya tindakan yang melangggar hukum hari ini (10/05) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari).

Dimana dalam rapat Penandatangan kesepakatan bersama bidang perdata dan tata usaha antara Pemkab dan Kejaksaan Negeri (Kejari) berlangsung tertutup sehingga para awak media yang berada di luar ruangan tidak bisa mengikuti kegiatan ini secara langsung.

Kajari Kota Lubuklinggau, Kabupaten Mura dan Kabupaten Muratara, Patris Yusrian Jaya mengatakan bahwa penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) ini menindaklanjuti kesepakatan yang telah dilakukan selama ini, dimana tujuannya adalah sebagai bentuk pendampingan dalam pembinaan untuk kurun waktu satu tahun kedepan.

“Ada hal-hal yang harus kita lakukan evaluasi, salah satunya sebagai tempat untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan undang-undang (UU), dan jangan beranggapan bahwa MoU ini bisa melegalkan persoalan hukum. Ketika ada para birokrat yang melanggar hukum maka akan kita proses sesuai dengan peraturan yang berlaku,”tegasnya.

Bahkan, Patris berpandangan bahwa selama ini masih banyak para birokrat yang melakukan tindakan melanggar hukum,”Semua sudah tahu bahwa korupsi merupakan pelanggaran hukum yang fatal, tetapi masih saja ada yang melakukan korupsi. Makanya kita berharap dengan adanya MoU ini dapat mencegah aksi-aksi yang melanggar hukum,”paparnya.

Untuk itu, Patris kedepan menginginkan para pelaku korupsi agar bisa dipermalukan, ini sebagai bentuk untuk memberikan efek jera. Karena memang saat ini Kejari terus bekerja dan memilih target-target untuk diproses.

“Secara nasional tiga wilayah Kota Lubuklinggau, Mura dan Muratara masuk dalam peringkat kedua tindak pidana korupsi.  Untung disini tidak ada wartawan, jika ada tentu saja semuanya akan terbuka bahwa angka korupsi di daerah ini cukup banyak,”jelasnya.

Sementara itu,  Bupati Mura, H Hendra Gunawan mengatakan pelaksanaan MoU ini merupakan langkah awal untuk kedepan yang lebih baik.

“Kerja sama ini merupakan bentuk koordinasi kita dalam menjalankan tugas yang ada, sebab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, jangan sampai ada kesalahan dan pelanggaran, apalagi saat ini kita sednag menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat,”imbuhnya.

Untuk itu Hendra berharap kedepan tidak ada lagi tindak pidana korupsi, karena tahun yang lalu para pelaku korupsi cukup banyak. Maka dari itu Hendra menghimbau kepada seluruh SKPD supata dapat meminimalisri resiko dalam menjalankan tugas, jangan sampai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan.

“Kita disini bekerja langsung diawasi oleh peraturan perundang-undangan, maka drai itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bertentang dengan hukum,”imbuhnya.(LO-W3)

Bagikan ke :