MASYARAKAT HARUS AWASI LANGSUNG KONGKALIKONG PEMBAHASAN APBD

21-June-2015, 05:49

Dibulan Ramadhan yang harusnya di isi dengan ibadah, masyarakat malah di kagetkan oleh operasi tangkap tangan jumat malam (19/06/15) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Palembang Sumatera Selatan terkait upaya penyuapan pejabat negara. Dalam Aksinya KPK berhasil mengamankan 4 Pejabat Daerah asal Musi Banyuasin Sumatera Selatan karena diduga terkait kasus suap pembahasan RAPBD, yang mana dua diantara nya berasal dari legeslatif dan dua lagi dari eksekutif.

Dugaan Suap dalam pembahasan RAPBD menunjukan bahwa pembangunan di Indonesia didasarkan pada Kepentingan  atau Keuntungan para pemilik kewenangan baik itu eksekutif maupun legeslatif bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, komentar Ketua LBH Bhakti Keadilan Lubuklinggau, Bambang Satia Darma, SH dalam keteranganya pada Sriwijaya Online

Kewenangan yang ada pada eksekutif dan legeslatif dalam menyusun, membahas dan menetapkan Anggaran disalah gunakan untuk keuntungan kepentingan pribadi atau kelompok, bagai mana mungkin hasilnya nanti dapat memberikan manfaat pada masyarakat. Kebocoran anggaran telah terjadi mulai dari proses awal pengumpulan sampai pada proses penggunaanya, jika legeslatif yang memiliki peran pengawasan sudah terlibat pada praktek kotor kebocoran anggaran bersama sama eksekutif sedangkan disisi lain kinerja lembaga penegak hukum dalam memberantas praktik korupsi masih mengecewakan maka pada siapa lagi masyarakat dapat berharap, tambahnya.

Penyelenggaran pemerintah di Indonesia masih jauh dari prinsip good and Clean Goverment, jadi masyarakat harus lebih aktif melakukan pengawasan  langsung terhadap praktik kongkalikong pembocoran anggaran, sedangkan para lembaga penegak hukum harus berkerja secara profesional dalam memberantas tindak pidana korupsi, tegasnya.(SO/BSD 001)

Bagikan ke :