Optimalisasi Program Jaga Desa Dan Pengukuhan ABPEDNAS Sumsel Digelar

27-June-2026, 19:40

OGAN ILIR, SO – Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. M. Toha Tohet S.H, beserta Bupati dan Walikota se-Sumsel menghadiri langsung Kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional sekaligus Pengukuhan Pengurus DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) se-Sumatera Selatan masa bakti 2026–2031. Acara yang berlangsung khidmat dan semarak ini dipusatkan di Gedung Pendopoan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Tanjung Senai, Indralaya, Sabtu (27/06/2026).

Kehadiran orang nomor satu di Bumi Serasan Sekate ini didampingi oleh jajaran pejabat Pemkab Muba, di antaranya Asisten 1 Setda Muba, H. Ardiansyah, SE., MM, Ph.D,CMA, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muba, H. Ali Badri ST. MTp, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Muba, Drs. M. Thabrani Rizki, M.Si serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Plt. Ka. Dinkominfo) Muba, Daud Amri S.H. serta Kabag Prokopim Muhammad Agung Perdana, S.STP., M.Si. Kehadiran ini menegaskan komitmen tinggi Kabupaten Muba untuk bersinergi menyukseskan program-program pengawasan strategis nasional di tingkat desa.

Kegiatan strategis ini difokuskan pada optimalisasi peran Jaga Desa dalam mengawal program prioritas nasional, yaitu Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar yang mencakup pengawasan Kartu Indonesia Pintar. Melalui program ini, korps Adhyaksa bersama pemerintah daerah ingin memastikan seluruh distribusi bantuan berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat. Pengawasan ini nantinya akan didukung oleh aplikasi Jaga Desa milik Kejaksaan yang disinkronkan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) guna memonitor pertanggungjawaban keuangan secara real-time.

Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, memberikan tanggapan positif dan menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemerintah Kabupaten Muba untuk menindaklanjuti program kerja sama ini demi memastikan seluruh program sosial dan dana desa dikelola secara transparan serta bebas dari penyimpangan hukum. Beliau menegaskan komitmennya untuk mendorong kepala desa dan anggota BPD di wilayahnya agar proaktif menyerap literasi hukum dan memanfaatkan teknologi pengawasan.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom., selaku tuan rumah menyambut baik sinergi ini dan mengharapkan bimbingan berkelanjutan dari pihak Kejaksaan agar pemerintah daerah serta pemerintah desa dapat bersama-sama mensukseskan program nasional seperti Jaga Dapur MBG dan Indonesia Pintar melalui penguatan program Jaga Desa.

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang turut hadir juga memberikan tanggapan mengenai krusialnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai parlemen tingkat desa. Herman Deru meminta agar para pengurus ABPEDNAS yang baru dikukuhkan segera meningkatkan literasi hukum untuk menghadapi dinamika aturan terbaru.

“BPD menjalankan fungsi pengawasan pembangunan serta pertahanan adat budaya. Saya meminta para Bupati dan Wali Kota di Sumsel mulai diadakan sejenis literasi hukum bagi BPD agar mereka paham mulai dari Perda hingga KUHP terbaru. Pelantikan ini baru permulaan, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menjaga kehormatan organisasi dan menyusun rencana strategis yang sesuai kondisi daerah,” tegas Gubernur Sumsel.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Profesor Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa kolaborasi dengan ABPEDNAS sangat dibutuhkan karena institusinya memerlukan perpanjangan tangan di lapangan. Ia juga memaparkan adanya insentif berupa program CSR peternakan ayam petelur dan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa budidaya ikan tematik (bioflok) untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.

“BPD bertugas mengawasi desa, Kejaksaan menginginkan tata kelola keuangan desa berjalan baik, jadi ada irisan tugas di sana. Melalui sistem barcode QRIS, para guru dan elemen masyarakat juga bisa langsung memotret dan melaporkan jika ada kualitas makanan program MBG yang kurang baik. Kami berharap pengurus ABPEDNAS serius menjaga amanah ini agar ketahanan pangan di daerah benar-benar terjaga mandiri tanpa terus-menerus merepotkan APBD,” jelas Jamintel.

Dengan adanya sinergi antara Kejaksaan, Pemprov Sumsel, Pemkab Muba, serta seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota lainnya, diharapkan program Indonesia Emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing dapat diakselerasi dengan baik dari tingkat desa.(Bram)

Bagikan ke :