Di Rakernas Apkasi XVII Batam, BPDP Tawarkan Solusi Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Rakyat untuk Penguatan Ekonomi Kabupaten

27-January-2026, 16:10

BATAM — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menawarkan sejumlah program strategis untuk mengoptimalkan dana perkebunan dalam rangka mendorong hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, serta memperkuat perekonomian kabupaten penghasil komoditas perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Batam, Senin (19/01/2026).

Dalam paparannya, Normansyah menjelaskan bahwa BPDP telah bertransformasi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi BPDP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024. Transformasi tersebut memperluas mandat BPDP untuk mengelola tiga komoditas strategis nasional, yakni kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

“BPDP kini memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan dari hulu hingga hilir ketiga komoditas tersebut, dengan visi menjadi badan pengelolaan dana yang terpercaya dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Normansyah.

Enam Program Strategis BPDP

Normansyah memaparkan, BPDP saat ini menawarkan enam program utama yang dapat diakses oleh pemerintah kabupaten sentra perkebunan, yaitu:
1. Peremajaan perkebunan
2. Sarana dan prasarana perkebunan
3. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan
4. Penelitian dan pengembangan
5. Promosi perkebunan
6. Pemenuhan kebutuhan pangan, hilirisasi, dan penyediaan bahan bakar nabati

Untuk Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), BPDP mengalokasikan dana sebesar Rp60 juta per hektare dengan maksimal empat hektare per petani. Sejak diluncurkan pada 2016 hingga 2025, program ini telah menyalurkan dana mencapai Rp12,9 triliun kepada sekitar 400 ribu petani di seluruh Indonesia.

“Kami sangat mengharapkan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten untuk memperluas cakupan Program PSR ini,” jelas Normansyah.

Sementara itu, pada program sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, BPDP menyediakan sembilan paket pendanaan, meliputi ekstensifikasi, intensifikasi, penyediaan mesin pertanian, sertifikasi ISPO, alat pascapanen dan pengolahan, pembangunan jalan kebun dan akses, transportasi, hingga infrastruktur pasar.

Dalam upaya peningkatan produktivitas, BPDP juga menargetkan program replanting pada 2,4 juta hektare lahan berproduktvitas rendah, yang terdiri dari 1,5 juta hektare petani mitra dan 0,9 juta hektare petani plasma. Melalui program tersebut, produktivitas diharapkan meningkat dari rata-rata 2,3 ton CPO menjadi 7,2 ton CPO per hektare per tahun.

Penguatan Kolaborasi dan Digitalisasi Layanan

Normansyah menegaskan bahwa BPDP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten serta kementerian terkait guna mempercepat pelaksanaan program-program perkebunan.

“Kami mengundang seluruh kabupaten sentra untuk mengakses program BPDP melalui dinas perkebunan masing-masing daerah,” tegasnya.

Untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses, BPDP juga telah mengembangkan dua aplikasi digital, yakni PSR Online untuk proses pengajuan peremajaan, serta Smart PSR sebagai platform monitoring penyaluran dana secara real-time.

Melalui sistem digital tersebut, seluruh pemangku kepentingan dapat memantau progres penyaluran dan realisasi program di lapangan secara terbuka dan akuntabel.

Harapan bagi Masa Depan Perkebunan Nasional

Rakernas Apkasi XVII di Batam menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam pengembangan sektor perkebunan.

Data statistik menunjukkan, Indonesia memiliki 16,35 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan komposisi 42 persen dimiliki rakyat, 53 persen perusahaan swasta, dan sisanya BUMN. Sektor ini melibatkan sekitar 4,2 juta tenaga kerja langsung, serta lebih dari 12 juta orang di sektor hilir dan industri pendukung.

Sementara untuk komoditas kakao, berdasarkan data Kementerian Pertanian RI tahun 2023, total luas perkebunan kakao mencapai ±1,39 juta hektare, di mana 99,64 persen merupakan perkebunan petani swadaya. Sentra terbesar berada di Sulawesi dan Sumatera.

Adapun untuk komoditas kelapa, BPDP telah melakukan identifikasi potensi di sejumlah daerah pada tahun 2025, antara lain Sulawesi Utara, Provinsi Riau, Jawa Tengah (Cilacap dan Pulau Nusakambangan), serta Maluku Utara (Halmahera Utara dan Pulau Morotai).

“Kegiatan pengembangan kelapa ini kami harapkan dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2026, seiring dengan program peremajaan yang akan diinisiasi oleh Kementerian Pertanian. Kami membuka ruang usulan dari pemerintah kabupaten melalui dinas perkebunan,” ujar Normansyah.

Ia menegaskan bahwa ketiga komoditas tersebut merupakan tulang punggung ekonomi jutaan keluarga Indonesia, khususnya di wilayah kabupaten sentra perkebunan.

“Setiap gangguan pada sektor perkebunan akan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Karena itu, kehadiran BPDP melalui berbagai program strategis menjadi harapan baru bagi transformasi perkebunan Indonesia yang lebih produktif, berkelanjutan, dan sejahtera,” pungkasnya.

Di akhir pemaparannya, Normansyah mengajak seluruh pemerintah kabupaten untuk memperkuat kolaborasi.

“Program-program BPDP hadir untuk petani, untuk rakyat, dan untuk kemajuan Indonesia. Mari kita manfaatkan secara optimal demi kesejahteraan bersama,” tutupnya.

(YOKI)

Bagikan ke :