Di Rakernas Apkasi 2026 Batam, Suarakan Kedaulatan Fiskal, Desak Reorientasi Hubungan Pusat–Daerah dan Luncurkan “Buku 25 Praktik Terbaik”

18-January-2026, 23:04

Batam — Ratusan bupati dari seluruh penjuru Nusantara memadati Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026, yang digelar pada Minggu malam (18/1/2026).

Momentum nasional ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi kepala daerah, tetapi menjelma sebagai forum strategis penyampaian kegelisahan kolektif pemerintah kabupaten terhadap semakin menyempitnya ruang otonomi daerah akibat menguatnya dominasi kebijakan pusat.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menegaskan pentingnya reorientasi hubungan pusat–daerah, khususnya dalam aspek kewenangan dan kedaulatan fiskal.

Menurutnya, dalam satu dekade terakhir telah terjadi kecenderungan “sentralisasi terselubung” yang berpotensi melemahkan sendi-sendi pemerintahan daerah.

Bursah yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat menekankan bahwa kabupaten merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus fondasi utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tanpa kabupaten yang kuat, bangunan kebangsaan akan rapuh. Spirit otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 justru memberi marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan regulasi saat ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa pengurangan kewenangan daerah, terutama dalam pengelolaan fiskal, berisiko memunculkan komplikasi sosial-politik di masa mendatang. Bursah juga menyoroti belum sinkronnya kebijakan fiskal nasional dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan.

Menurutnya, alokasi dana likuiditas yang mencapai ratusan triliun rupiah ke sektor perbankan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat lokal.

“Pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih cepat jika fiskal dikelola lebih dekat dengan rakyat. Keadilan fiskal bukan sekadar angka di APBN, tetapi penghormatan terhadap kedaulatan daerah mengurus rumah tangganya sendiri,” ujarnya.

Ia menegaskan, tanpa perubahan paradigma tersebut, visi besar Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi sekadar slogan tanpa fondasi daerah yang kuat.

Rakernas XVII Apkasi juga menghadirkan ruang kolaborasi konkret antara pemerintah kabupaten dengan mitra strategis nasional. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan dukungan penuh terhadap peran aktif kabupaten dalam berbagai program strategis, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Tak hanya sektor perkebunan, BPDP juga mendorong sinergi lintas sektor melalui program penanganan stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis daerah.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi lokal melalui keberlanjutan kerja sama dengan Apkasi, khususnya dalam pemberdayaan UMKM daerah.

Salah satu terobosan yang menarik perhatian adalah peluncuran Digikab by Bale, sebuah platform transformasi digital kabupaten yang dirancang untuk mempercepat modernisasi tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru berbasis teknologi digital.

Dalam rangka memperingati seperempat abad Apkasi, organisasi ini secara resmi meluncurkan buku berjudul “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”. Buku tersebut memuat beragam inovasi daerah dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Bursah menjelaskan bahwa buku ini merupakan bukti konkret bahwa daerah tidak semata-mata bergantung pada dana pusat, melainkan mampu melahirkan terobosan meski di tengah keterbatasan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kreativitas kepala daerah tetap menyala. Praktik-praktik ini kami dokumentasikan agar bisa direplikasi secara nasional,” ungkapnya.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud, dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara inovatif.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Masa depan daerah ada pada kualitas SDM, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Timur itu juga menegaskan peran pemerintah provinsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan nasional, bukan sebagai penghambat birokrasi.

Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasihat Apkasi Wilayah Kepulauan Riau, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengajak seluruh peserta Rakernas menjadikan Batam sebagai simbol kebangkitan daerah melalui sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi maritim.

Prosesi pembukaan Rakernas XVII Apkasi ditutup dengan suasana khidmat melalui pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di Kota Batam. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi.

Aksi kemanusiaan tersebut menjadi pengingat bahwa di balik dinamika dan perdebatan kebijakan nasional, tujuan utama Apkasi tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.

(YOKI)

Bagikan ke :