54 ORANG GURU HONDA NGADU KE DPRD

21-April-2015, 17:12

//// Pertanyakan Nasibnya
Keputusan Ada Ditangan Menpan

Puluhan perwakilan guru honor daerah (Honda) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat dan menemui jajaran Komisi I dan diterima langsung oleh Ketua Komisi I, Drs H Chozali Hanan MM, kemarin pagi (21/4). Kedatangan mereka ini masih sehubungan dengan mempertanyakan nasib status mereka kedepannya, terutama sekali mengenai peluang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang ada.

“Setidaknya ada 54 guru Honda yang berdiskusi dengan kami, dimana mereka mempertanyakan nasibnya, dimana ketika mengikuti ujian lulus akan tetapi hingga detik ini belum juga diangkat,” ungkap Chozali Hanan, Senin (20/4).

Jika menilik penyebabnya terkuak bahwa, berdasarkan hasil validasi data dan investigasi di lapangan, ternyata, guru Honda yang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, sehingga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lahat tidak mengusulkannya nama-nama tersebut.

Indikator yang harus dipenuhi diantaranya, pembayaran mereka tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), bekerja secara terus menerus alias tidak terputus, ijazah harus tahun 2005.

“Ketika mereka mengikuti ujian yang dinyatakan lulus, terbit dari BKN Pusat agar divalidasi data-data, sehingga petugas melakukan investigasi dan didapatkan dokumen mereka memang tidak sesuai ketentuan tersebut,” jelasnya.

Maka, sambungnya, guru Honda tersebut mendatangi Komisi I DPRD Lahat untuk meminta bantuan, apakah masih bisa diupayakan dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Untuk itulah, hasil dari pertemuan tersebut, Komisi 1 mengambil langkah, menginstruksikan BKD dan Diklat melakukan validasi dan investigasi ulang, kemudian diajukan kepada ke BKN Pusat dan Menpan, supaya tenaga pengajar dimaksud benar-benar menerima jawaban,” tukas H Chozali Hanan lagi.

Sementara itu, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, Syambudiono SE MM melalui Kepala Bidang (Kabid) Penyusunan Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian, M Ichsan Fadli SIP menyebutkan, silahkan diusulkan kembali ke Menpan, dimana, berkembang wacana yang tidak lulus bakal diadakan tes ulang akan tetapi secara tertulis belum ada petunjuk resmi, apakah benar atau tidak baru sebatas opini dan wacana, karena BKD dan Diklat belum menerima instruksi tersebut.

“Memang tidak bisa lagi, misalnya, untuk kasus mengisi formasi contohnya perawat sedangkan ijazah perawatnya Agustus 2005, tetap tidak bisa, karena tidak cukup satu tahun terhitung Januari 2005, diikuti sertakan tes kembali dengan menggunakan ijazah SMA, maka BKN menjawab silahkan mengajukan kepada Menpan buat surat tertulis,” tukasnya. (Cepy-Lahat)

Bagikan ke :