Ketua GMPPL Menduga Keterlibatan MM Oknum Anggota DPRD Lahat di Proyek RSUD dan APBD Perubahan 2024

23-April-2025, 17:06

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Dugaan keterlibatan MM oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, atas proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024, terus disoal.

Salah satunya datang dari MARSEL Ketua gerakan masyarakat peduli pembangunan Lahat (GMPPL), yang menyuarakan transparansi dan investigasi menyeluruh terkait keterlibatan MM dalam praktik ‘cawe-cawe’ atau intervensi proyek dan penggunaan dana perubahan APBD 2024.

“Untuk itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Lahat dapat segera mengusut dugaan praktik intervensi proyek atau ‘cawe-cawe’ dalam pengadaan barang dan jasa di RSUD Lahat serta APBD Perubahan TA 2024 silam,” ungkap MARSEL dengan nada lantang.

Dalam relessnya, MARSEL menyatakan, bahwa GMPPL telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan dan APBD Perubahan TA 2024.

“Setelah dipelajari, kami menemukan dugaan kuat ada Oknum Pejabat, termasuk Anggota Dewan, yang turut mengatur alokasi proyek dengan imbalan tertentu ini,” tambahnya.

Marsel secara khusus menyoroti peran dan dugaan keterlibatan anggota DPRD Lahat yaitu Mamun SH, serta meminta Kejaksaan agar segera mengusut kasus ini dengan seterang-terangnya.

“Ironis, beliau yang seharusnya mengawasi malah diduga terlibat dalam praktik cawe-cawe ini. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana dan komunikasi terkait proyek tersebut,” lanjut Marsel

Marsel menambahkan, jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat merugikan keuangan daerah dan menurunkan kualitas pembangunan. Yang lebih gila lagi kami mendapat laporan bahwa diduga Mamun telah menjual dan menerima fee proyek APBD tahun 2025.

“Kami sudah menyampaikan temuan awal ini ke Kejaksaan dan meminta tindakan tegas. Masyarakat butuh kejelasan,” ujarnya.

Sejumlah kelompok masyarakat mendukung langkah GMPPL. “Kami ingin pembangunan berjalan bersih tanpa ada permainan dari oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Ahmad, salah satu tokoh pemuda Lahat. (D1N)

Ketua GMPPL Menduga Keterlibatan MM Oknum Anggota DPRD Lahat di Proyek RSUD dan APBD Perubahan 2024

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Dugaan keterlibatan MM oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, atas proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat dan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024, terus disoal.

Salah satunya datang dari MARSEL Ketua gerakan masyarakat peduli pembangunan Lahat (GMPPL), yang menyuarakan transparansi dan investigasi menyeluruh terkait keterlibatan MM dalam praktik ‘cawe-cawe’ atau intervensi proyek dan penggunaan dana perubahan APBD 2024.

“Untuk itu, kami mendesak Kejaksaan Negeri Lahat dapat segera mengusut dugaan praktik intervensi proyek atau ‘cawe-cawe’ dalam pengadaan barang dan jasa di RSUD Lahat serta APBD Perubahan TA 2024 silam,” ungkap MARSEL dengan nada lantang.

Dalam relessnya, MARSEL menyatakan, bahwa GMPPL telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan dan APBD Perubahan TA 2024.

“Setelah dipelajari, kami menemukan dugaan kuat ada Oknum Pejabat, termasuk Anggota Dewan, yang turut mengatur alokasi proyek dengan imbalan tertentu ini,” tambahnya.

Marsel secara khusus menyoroti peran dan dugaan keterlibatan anggota DPRD Lahat yaitu Mamun SH, serta meminta Kejaksaan agar segera mengusut kasus ini dengan seterang-terangnya.

“Ironis, beliau yang seharusnya mengawasi malah diduga terlibat dalam praktik cawe-cawe ini. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana dan komunikasi terkait proyek tersebut,” lanjut Marsel

Marsel menambahkan, jika dibiarkan, praktik semacam ini dapat merugikan keuangan daerah dan menurunkan kualitas pembangunan. Yang lebih gila lagi kami mendapat laporan bahwa diduga Mamun telah menjual dan menerima fee proyek APBD tahun 2025.

“Kami sudah menyampaikan temuan awal ini ke Kejaksaan dan meminta tindakan tegas. Masyarakat butuh kejelasan,” ujarnya.

Sejumlah kelompok masyarakat mendukung langkah GMPPL. “Kami ingin pembangunan berjalan bersih tanpa ada permainan dari oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Ahmad, salah satu tokoh pemuda Lahat. (D1N)

Bagikan ke :