MASYARAKAT LAHAT TIDAK MAMPU MINTA BANTUAN HUKUM GRATIS

14-January-2015, 15:07

Persoalan hukum di kehidupan sehari hari seiring dengan perbuatan yang di lakukan, hanya tinggal menunggu waktu apakah perbuatan itu pada akhirnya menimbulkan persoalan hukum apa tidak, Banyak kasus hukum yang menimpa masyarakat yang tidak mampu dan mereka tidak tahu kepada siapa harus bertanya dan konsultasi hukum ketika berhadapan dengan penegak hukum yang inkonstitusional dan lawan yang feodal.

Seperti yang di sampaikan Mahmudin Warga Bandar Jaya “kami ingin di Kabupaten Lahat ini ada Lembaga Bantuan Hukum Gratis, tempat kami bertanya dan konsultasi tentang hukum, banyak kasus yang terjadi di masyarakat yang harus di bantu proses penanganannya terutama masyarakat tidak mampu, masyarakat tidak mampu itu 99% buta hukum”

Senada dengan Mahmudin, Paijo warga Gunung Gajah juga mengatakan “saya jadi bula bulanan penegak hukum, saya di tuduh menyerobot tanah padahal saya punya surat tanah, surat tanah saya resmi di keluarkan oleh Pemeritah setempat, orang yang melaporkan saya juga punya surat tanah yang juga di keluarkan oleh pemerintah setempat, analisa saya sepertinya tumpang tindih, tapi saya di tuduh nyerobot, yang salah siapa, penjual atau pemerintah setempat, saya ini rugi, seharus pihak penegakkan hukum realitas apakah ini perkara pidana atau perdata” ujarnya kesal

Lanjut Paijo “jadi Lembaga bantuan hukum itu sangat perlu bagi orang yang tidak mampu, yang kaya aja terkadang buta hukum, saya harap pemda lahat segera merealisasikan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dan gratis” tambah Paijo

Kgs Reza Khaidir, SH Praktisi hukum Lahat dalam kesempatan terpisah mengatakan “Sejak 2014 lalu telah terbentuk Lembaga Bantuan Hukum Lahat (LBH LAHAT) di Kabupaten Lahat dan apabila memungkinkan LBH tersebut akan melayani bantuan dan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat Kabupaten Lahat, tentunya konsultasi hukum dan bantuan hukum yang bersipat ligitasi maupun non ligitasi kita akan berpedoman pada Aturan hukum tentang Bantuan Hukum”

Masih kata Reza “kalau kerja sama denga Pemda Lahat tentang pelayanan Bantuan Hukum Gratis, itu kita lihat bagaimana nantinya, yang pasti pemda harus bertanggung jawab atas pelayanan bantuan hukum untuk masyarakatnya, sebagaiamana diatur dalam Perda no.5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum” pungkas reza saat di konfirmasi LAHAT ONLINE Rabu 14/1 di ruang kerjanya. (QNANTHIE/LO/003)

Bagikan ke :