Ini Kata DPRD Lahat atas Demo AMP2B

15-May-2023, 16:56

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—– Aksi demo yang dilakukan oleh puluhan masyarakat Kabupaten Lahat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (AMP2B) menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.

Unjuk rasa (Unras) damai tersebut, dilaksanakan pada Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai. Dihadapan anggota DPRD Kabupaten Lahat, puluhan masa ini menyampaikan tujuh (7) poin diantaranya:

• Kami aliansi masyarakat peduli pemilu bersih (AMP2B) ingin pemilu berlangsung bersih, independen, dan beretika.
• Mendesak komisioner KPUD Lahat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
• Mendesak/menuntut Rekrument PPK dan PPS untuk diulang kembali.
• Mendesak/menuntut APH untuk mengusut tuntas dugaan suap Rekrument PPK dan PPS yang dilakukan oleh Ketua KPUD Lahat.
• Mendesak/menuntut APH untuk memeriksa Ketua KPUD Lahat.
• Mendesak/menuntut seragam penyelenggara pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan yang tertuang dalam surat keputusan KPU No 227 tahun 2023.
• KPUD Lahat membuat gaduh masyarakat.

Dalam aksi damai Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (AMP2B) tersebut, mendapat pengawalan ketat dari Polres Lahat, Kodim 0405/Lahat unit Intek dan langsung dipimpin Pasi Intel Kodim 0405/Lahat, dan Sat-Pol-PP Pemkab Lahat.

Koordinator Aksi (Korak) Edo Hendra Kusuma didampingi Aris Toteles, dan Deka Mandala menyampaikan, aksi yang digelar mereka ini merupakan bentuk protes atas tujuh (7) poin dan harus didengarkan oleh anggota DPRD Kabupaten Lahat.

“Kami mewakili masyarakat menyampaikan Aspirasi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ketua KPUD Lahat terkait adanya dugaan penyuapan terhadap pemilihan anggota PPK dan PPS dan DPRD Lahat berhak menyuarakannya guna menjaga kondusifitas,” ungkap Edo Hendra Kusuma, pada Senin (15/5/2023).

Deka Mandala menambahkan, selain menyampaikan tujuh (7) poin yang ada, pihaknya juga mendengar dan mendapatkan informasi anggota DPRD Lahat akan menggelar pendapat rapat RPD persiapan membahas terkait atas penemuan dugaan penyuapan terkait penerimaan PPS dan PPK.

“Untuk itu, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (AMP2B) juga mendorong agar dapat dibahas termasuk pengadaan baju dinas PPK dan PPS karena berdasarkan UU KPU jenis berwarna biru, DPRD Lahat bisa menyampaikan persoalan yang ada melalui Hak Angket dan Sidang Istimewa DPRD Lahat,” cetusnya. Seraya ditambahkan, Aris Toteles, tujuan aksi ini mempertegas dan menjaga marwah KPUD Lahat.

H. Gozali Hanan MM menegaskan, kalau bicara aturan yang mana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat bukan pemutus, tapi, untuk mencari kebenaran atas yang disampaikan AMP2B Lahat.

“DPRD Lahat hanya tempat penampung Aspirasi, kami dewan bukan tempat memutuskan, akan tetapi, bisa untuk merekomendasikan,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lahat, Nizarudin SH mengatakan, dirinya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih (AMP2B). Namun, Komisi I belum melihat, sehingga, pihaknya mengharapkan kepada AMP2B dapat memberikan bukti.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitrizal Homizi ST, M.Si mengungkapkan, pihak mengharapkan jangan sampai pesta demokrasi 2024 tercoreng oleh penyelengara Pemilu, yang akan memilih wakil wakil rakyat dan tidak mematuhi UU yang ada. Sehingga, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Untuk itu, kami akan memanggil KPU dan Panwaslu, dan apabila dalam pertemuan tersebut terbukti maka DPRD Lahat akan melanjutkan kasus tersebut. Karena itu DPRD akan mengawasi untuk melaksanakan sesuai dengan UU KPU No 227 bahwa baju PPK dan PPS warnanya sudah jelas,” kata Fitrizal seraya menjelaskan, pihaknya siap menerima warna tersebut dan sesuai teknis yang berlaku.

“Kalau kawan kawan AMP2B ada bukti yang jelas, maka kami siap mendorong, karena Lembaga DPRD Lahat merupakan sebagai tempat penampung Aspirasi dari masyarakat, apabila tidak sesuai dengan Rekrument PPK dan PPS,” pungkasnya. (Din)

Bagikan ke :