Berikut Pesan Gubernur Sumsel H. Herman Deru Saat Pelantikan Wakil Bupati Muara Enim

25-January-2023, 17:21

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengambil sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 di Griya Agung Palembang, Rabu (25/01/2023).

Sebagai Kepala Daerah di Sumsel, Herman Deru berpesan agar Wabup Muara Enim harus detail kepada pemberitaan agar tidak ada ruang publik tersisa yang harus diamanati termasuk juga selera masyarakat. Menurut Herman Deru sebagai pemimpin daerah harus juga punya legitimasi, dimana pemimpin yang mendapat pengakuan. Tak hanya itu Herman Deru juga mengibaratkan setiap pemimpin itu seperti Dirijen dari orkestrasi, demikian juga tugas pimpinan kepala daerah bahwa sebagai pemimpin mempunyai tanggungjawab kepada pemerintahan, pembangunan dan juga masyarakat termsasuk keuangan dan anggaran.

“Pemimpin harus update karena selera masyarakat berubah-ubah sebab semakin hari semakin meningkat, jika masih menggunakan pola lama maka yang dilayani akan lebih maju dari yang melayani”, tegas Gubernur Sumsel dalam sarannya.

Tak hanya itu, Herman Deru juga meminta agat Wabup terus menyesuaikan karakter masyarakat apalagi di Muara Enim dengan segala sumber daya alamnya yang luar biasa. Seperti kemandirian pangan, dimana Herman Deru mengapresiasi Kabupaten Muara Enim punya reputasi yang hebat tentang penurunan stanting, hal ini tidak lepas dari kebutuhan gizi bagi keluarga.

Sebelum mengakhiri sambutan, Herman Deru menyatakan Muara Enim adalah kabupaten dengan nominal APBD urutan lima besar di Sumsel namun perlu efektivitas dalam pembelanjaan.

Sementara itu, Wakil Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan hari ini sudah dilantik oleh Gubernur Sumsel Herman Deru sebagi Wabup tapi juga seketika diberikan mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim. Menurutnya dalam pesan Gubernur Herman Deru ada yang manarik.

“Pesan yang disampaikan oleh bapak Gubernur tadi sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Muara Enim. Kemudian untuk update informasi, artinya informasi itu tidak hanya didalam kantor tapi juga sampai ke tingkat bawah agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kemandirian, tidak hanya dipahami senagai kewenangan untuk membuat peraturan tapi juga kemandirian daerah”, tutupnya. (Humas Pemprov Sumsel/Asmara Nian)

Bagikan ke :