KAHMI: Pendirian Rumah Ibadah Harus Sesuai Aturan

14-July-2022, 21:33

LUBUKLINGGAU-Bertempat di Sekretariat MD Kahmi Lubuklinggau gedung ex. Pemkab Musi Rawas, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Air Kuti, Majlis Daerah (MD) Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Lubuklinggau melaksanakan rapat harian pengurus pada kamis siang (14/07).

Dalam kesempatan itu, rapat dihadiri oleh Kordinator Presidium H Mulyadi Pabena, Anggota Presidium Dr. Rudi Erwandi yang juga Rektor Unpari, Renaldi Efendi, SP yang juga Ketua KADIN Lubuklinggau, Deny Noviansyah, M.Si Sekretaris Saprin Rais, Kabid Hukum HAM & Advokasi Burmansyahtia Darma, SH, serta beberapa pengurus KAHMI M.Yunus (Puket III STAI BS), M. Ikhwan Amir, Rehanudin Akil, dan Jamil.

Selain membahas agenda internal organisasi, rapat MD KAHMI Lubuklinggau juga membahas permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik diantaranya perihal rencana pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kayu Ara. Dalam rapat tersebut MD KAHMI Lubuklinggau menghasilkan Pernyataan atau sikap resmi organisasi.

Berikut pernyataan resmi MD KAHMI Kota Lubuklinggau.

PRESS RELEASE KAHMI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI KELURAHAN KAYU ARA

Sehubungan dengan polemik pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau maka press release KAHMI Kota Lubuklinggau sebagai berikut :

Bahwa kebebasan beragama dan menjalankan ibadah merupakan Hak Asasi Manusia yang harus kita hormati dan junjung tinggi. Di Indonesia kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai syariat masing-masing telah dijamin pada UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2. Untuk itu KAHMI tidak melarang pendirian rumah ibadah agama dan kepercayaan yang diakui oleh Negara.

Bahwa Indonesia adalah negara hukum, termasuk mengatur tata cara atau prosedur pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah sebagai simbol menjalankan ibadah harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Setiap pemeluk agama wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku untuk menjaga kerukunan dan rasa keadilan antar umat beragama.

Stakeholder/lembaga yang memiliki kewenangan relevan dengan hal di atas harus lebih cermat memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan dalam masyarakat.

Apabila ada pihak atau masyarakat yang merasa dirugikan, mendapat implikasi ketidakadilan, intimidasi atau dizalimi dapat meminta bantuan KAHMI Kota Lubuklinggau, akan disiapkan pendampingan hukum melalui bidang hukum, HAM dan advokasi.

KAHMI hanya menempuh upaya-upaya legal yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan sebagai pandangan resmi KAHMI Kota Lubuklinggau, terimakasih.

(Rilis)

Bagikan ke :