GPS Berikan Dukungan Untuk Kapolda Sumsel

12-August-2021, 16:21

LAHAT SRIWIJAYA ONLINE—–Bertempat di kedai co.id depan Hotel Javfront One yang beralamat di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Lahat, kumpulan mahasiswa dan berbagai Ormas yang menamakan Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) menggelar Konfrence Pers kepada puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Lahat.

Acara yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) ini, pada Kamis (12/08/2021) kemarin sekitar pukul 10.00 WIB, sebagai bentuk dukungan terhadap Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S.MM, terkait isu yang beredar ditengah masyarakat Sumsel soal dana hibah sebesar Rp. 2 Triliun dari Keluarga (Alam) Akidi Tio yang dihibahkan untuk penanggulangan Covid 19.

“Kami dari GPS sengaja mengumpulkan seluruh rekan rekan wartawan di Kabupaten Lahat, guna menyampaikan dukungan kami kepada bapak Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S.MM, terhadap isu yang beredar terkait dana hibah Rp.2 Triliun dari Keluarga (Alam) Akidi Tio yang akan disumbangkan sebagai untuk dana penanggulangan virus menular C-19 di Provinsi Sumsel,” ungkap koordinator Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) Bakti Setia Legawa, kemarin.

Dijelaskannya, terbongkarnya bahwa dana hibah sebesar Rp.2 Triliun yang diberikan keluarga (Alam), lalu, saat hendak dilakukan pencairan oleh Polda Sumsel, pada tanggal 2 Agustus 2021 didapati uang dalam Bilyet Giro itu kurang dari 2 Triliun.

Akibat dari kejadian itu, kata Bakti Setia Legawa, menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia khususnya sumatera selatan (Sumsel). Bahkan, berdampak penurunan Integritas Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S.MM.

“Yang mana saat itu, Keluarga Akidi Tio sebagai penyalur alasan memberikan dana tersebut, karena, Keluarga Akidi Tio pernah berhubungan dekat dengan bapak Kapolda Sumsel, yang kala itu beliau sempat bertugas di Aceh,” cetusnya.

Sejak dana yang hendak disumbangkan sebesar Rp.2 Triliun yang bakal dipakai untuk pemutusan mata rantai penyebaran Covid 19 itu tidak ada, lanjut Koordinator Gerakan Pemuda Sumsel (GPS). Oleh karenanya, GPS sepakat menggelar jumpa pers bersama rekan rekan media guna menyampaikan pernyataan sikap Gerakan Pemuda Sumsel terkait persoalan dana hibah sebesar Rp.2 Triliun tersebut.

“Atas kebohongan ataupun kekeliruan dana hibah sebesar Rp.2 Triliun yang disumbangkan oleh Keluarga Akidi Tio yang mengaku pernah dekat dengan bapak Kapolda Sumsel ini, sangat menurunkan Integritas bapak Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S.MM, dikalangan tengah masyarakat khususnya Sumatera Selatan (Sumsel),” akuinya.

Untuk itu, sambung Koordinator Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) ada enam (6) aitem yang harus diketahui. –bahwa Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S.MM sudah memintak maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sumsel dan juga kepada Kapolri Drs Listyo Sigit Prabowo atas polemik klaim sumbangan Rp.2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio.

–Akibat dari itu, Mabes Polri sudah menurunkan Tim Internal yang terdiri dari Irwasum Mabes Polri dan Paminal Div Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Sumsel.

–Gerakan atau pihak yang masih fokus menuntut pencopotan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) menurut hemat Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) akan dapat menimbulkan kegaduhan baru ditengah masyarakat.

— Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) menegaskan bahwa tidak ada lagi oknum ataupun pihak yang membuat kotor tanah Sriwijaya, karena atas kejadian yang ada tidak ada sama sekali yang dirugikan baik secara materil maupun imateriel.

— Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) juga berpesan kepada mahasiswa, pemuda, umumnya masyarakat agar dapat lebih mencermati isu isu yang beredar di Medsos supaya tidak terjadi kesalahan berpikir.

— Gerakan Pemuda Sumsel (GPS) mengajak masyarakat agar untuk lebih fokus mengawal penangan Pandemi Covid 19 yang dilakukan oleh Pemerintah selaku control masyarakat, karena memiliki peran penting untuk ikut serta mengawasi kinerja Pemerintah daerah maupun pusat dalam penanganan Covid 19.

“Demikianlah respon atau pernyataan kami dari Gerakan Pemuda Sumsel (GPS), terkait isu yang menurut kami tidak perlu dibesar besarkan, karena ada hal yang menjadi prioritas dalam mendorong Pemerintah untuk lebih serius dalam menangani atau memutus mata rantai penyebaran Covid 19 saat ini,” pungkasnya. (Din)

Bagikan ke :