FKUB BANYUASIN GELAR SOSIALISASI PERATURAN BERAGAMA

16-December-2019, 15:52

BANYUASIN – Kerukunan umat ber agama yang diyakini masyarakat Indonesia, dimana seluruh agama yang diakui di negara ini, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha,dan Kong Hu Cu, juga dianut masyarakat di Kabupaten Banyuasin, hal ini membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat yang damai dan rukun.

Sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH, saat menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006, bertempat di Gedung Auditorium Pemkab Banyuasin, Senin (16/12/2019).

Lebih lanjut dijelaskan Wabup Slamet, perbedaan agama yang dianut tersebut, menjadi salah satu potensi sangat beresiko pada kecenderungan konflik. Terutama dipacu pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat.

Ia juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat menyambut baik inisiatif FKUB Kabupaten Banyuasin, untuk melaksanakan sosialisasi peraturan kedua menteri tersebut kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Banyuasin dan pemangku kepentingan lainnya. Selain sebagai ajang untuk semakin meningkatkan silaturahmi.

“Mari kita jadikan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman agar kerukunan umat beragama di lingkungan kita, di desa/kelurahan, di kecamatan dan di daerah ini dapat senantiasa terjaga dan terpelihara dengan baik,” ajaknya.

Pakde Slamet menambahkan, walaupun sampai saat ini, kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Banyuasin tetap terjaga dengan baik, namun masyarakat diminta selalu waspada, karena saat ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi begitu pesat, khususnya melalui media sosial, berbagai isu, informasi, maupun penyebaran faham-faham radikal dengan mudah dapat sampai ke masyarakat, yang dapat membuat tingginya semangat toleransi antar umat beragama di daerah ini terdegradasi.

“Kami menghimbau, melalui majelis sosialisasi ini, kepada FKUB beserta seluruh tokoh dan pemuka agama, serta kepala pemerintahan di semua tingkatan, untuk terus bergandeng tangan dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat kita, jika muncul isu-isu negatif, segera lakukan klarifikasi bila adanya informasi atau isu yang dapat merusak harmonisnya tatanan kehidupan umat beragama di daerah ini,” tutupnya.” (Dodi).

Bagikan ke :