DPRD Muara Enim Gelar Rapat Paripurna Ke IV Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terkait LJPJ Dan Raperda

19-June-2019, 17:00

Muara Enim – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muara Enim, hari ini dilaksanakan Rapat paripurna ke IV DPRD Kabupaten Muara Enim penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi dewan tentang lkpj bupati Muara Enim dan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. Rabu (19/6).

Rapat Paripurna dihadiri Langsung Bupati Muara Enim Ir. H. Ahmad Yani, MM dan Wakil Bupati Muara Enim H. Juarsah

turut hadir mendampingi dalam rapat tersebut SekdaKab Ir.H.Hasanudin.Msi, Kepala BPKAD Armeli Mendri.AK, Para asisten, Kepala Bapenda H.Rinaldo.Sstp.Msi dan di hadiri oleh seluruh kepala OPD di antaranya Kadiskominfo Ardian Arifandi Msi. Kadispora Rusdy Hairulah, Kasat Pol PP, beserta seluruh OPD Lainnya.

Diketahui bahwa, Rapat Paripurna yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Muara Enim hari ini merupakan pandangan fraksi terkait hasil paparan yang sudah disampaikan oleh Bupati Muara Enim beberapa hari kemarin tentang LKPJ dan Raperda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018.

Ishak Juarsah Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan nya menyampaikan, ” Kita ketahui bahwa pelaksanaan pemerintahan ini berdasarkan pada Pemerintahan Otonomi Daerah yang tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu pelepasan pemerintah pusat atas berbagai pengeluaran dan pelepasan urusan daerah yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat meminta bantuan untuk menanggapi, merespons, menjawab berbagai kepentingan global,Pemerintah pusat diharap lebih mampu dalam kebijakan makro atau luas yang sifatnya umum dan lebih mendasar, juga dengan adanya desentralisasi daerah dapat meningkatkan proses pemberdayaan yang lebih optimal. Meningkatkan kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, dan dalam mengatasi masalah yang terjadi di daerahnya semakin kuat. Tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah antara lain: mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, kesejahteraan, mendorong dalam anggotadayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan mengelola DPRD juga meningkatkan hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sementara Itu DPRD memiliki  fungsi, yaitu :

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah.
2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD).
3. Pengawasan,  Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta  kebijakan pemerintah daerah. ” Jelasnya

” Sesuai dengan Laporan dari Bapak Bupati Kab. Muara Enim pada Rapat Paripurna Ke – 5 tanggal 17 Juni 2019, Praksi PDI Perjuangan Memandang bahwa telah banyak sekali hasil kinerja yang telah di capai dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat terutama untuk Laporan Keuangan PAD Tahun Anggaran 2018 mendapatkan Penghargaan WTP Ke – 6 kalinya untuk Kab. Muara Enim. Berdasarkan dari Laporan tersebut kami dari Praksi PDI Perjuangan DPRD Kab. Muara Enim mengucapkan selamat atas keberhasilan tersebut dan memberikan Aspirasi yang sebesar-besarnya kepada Seluruh Staf dan Perangkat Daerah baik secara Kolektif maupun keberhasilan yang dicapai secara Individu atau pun dengan instansi terkait. Semoga ke depannya ditahun-tahun berikutnya Kab. Muara Enim semakin maju, Sejahtera sebagaimana harapan dari seluruh masyarakat Kab. Muara Enim. ” Ucap nya.

” Terkait dengan Laporan APBD Tahun Anggaran 2018, kami Praksi PDI Perjuangan memberikan catatan atau masukan mengenai hal tersebut, antaranya :

1. Pelaksanaan APBD Kab. Muara Enim Tahun 2018 merupakan Manifestasi dari Visi – Misi Kabupaten Muara Enim, oleh sebab itu kami mengharapkan bahwa laporan pertanggung jawabannya dibuat lebih kongkrit dengan dilengkapi foto-foto kegiatan Realisasi, Rincian dan penyerapannya yang lebih Realistis.
2. APBD Tahun Anggaran melampaui Target Realisasi sebesar 103.25 % dari Rp. 2.446.145.604.392 dan Realisasinya mencapai Rp. 2.525.583.634.051,31 dilahat di hal tersebut Sehingga dibutuhkan Kreatifikai Program – program terpadu yang bertujuan untuk Pengoptimalan dan Percepatan dalam pembangunan Kab. Muara Enim

3.Silpa sebesar Rp. 283.257.160.069,47 angkat ini dirasa masih terlalu besar dilihat dari aspek perencanaan. Hal ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak sesuai belum optimal sehingga masih ada yang belum terealisasikan sehingga kembali ke kas Daerah .

1. Kepentingan Hak dasar masyarakat  harus lebih didahulukan dan dioptimalkan.
2. Ada beberapa pembangunan yang perlu dioptimalkan seperti, pengurangan akngka kemiskinan serta memperluas lapangan pekerjan di Kab. Muara Enim”, ungkapnya sembari mengakhiri sambutan yang dilanjutkan penyamapaian pemandangan yang disampaikan oleh 8 Fraksi dari 9 Fraksi DPRD Muara Enim yang mana pada penyampaian itu mengapresiasi atas keberhasilan Bupati Muara Enim Ir. Ahmad Yani, MM dalam mempertahankan Penghargaan WTP Ke – 6 kalinya untuk Kab. Muara Enim. (Ali)

Bagikan ke :