Bupati Muara Enim Pimpin Rapat penyelesaian Sengaketa Warga 3 Desa dengan PT GPP

21-May-2019, 23:00

Muara Enim – Seusai membuka Festival Anak Yatim dan Duafa, Bupati Muara Enim, Ir. H. Ahmad Yani, MM, memimpin rapat penyelesain sengketa antara masyarakat Desa Muara Harapan, Desa Harapan Jaya dan Desa Saka Jaya dengan PT. Ganendra Pasoepati Prawara (GPP) terkait penggunaan jalan umum, di Ruang Rapat Bupati Muara Enim, Selasa (21/05).

Turut hadir pada rapat ini, Wakil Bupati Muara Enim, H. Juarsah, SH, Asisten I Pemkab Muara Enim, Drs. Teguh Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Muara Enim, Drs. Riswandar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat Muara Enim, Drs. Ahmad Musadeq, Camat Muara Enim, Kepala Badan Kesbangpol Muara Enim, Drs. Andi Wijaya, Drs. Asarli Manudin, Kasatlantas Polres Muara Enim, AKP Feby Febriyana, Kasatintelkam Polres Muara Enim, AKP Roy Prima Aldila, SIK, Perwakilan TNI, 3 Kepala Desa bersangkutan, Kepala Badan Perwakilan Daerah (BPD) Muara Harapan, Nasirudin, dan Perwakilan PT. GPP, Andi.

Saat pantauan awak media, Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Bupati meminta kepada Pihak GPP untuk menstop penggunaan jalan umum yang didalamnya juga ada jalan permukiman yang melintasi di tiga Desa pada Kecamatan Muara Enim.

Menurut Bupati, Pemkab Muara Enim mematuhi peraturan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) perihal angkutan batubara harus menggunakan jalan khusus. Akan tetapi, PT. GPP bisa menggunakan jalan umum seperti halnya dari surat yang diajukan PT. DBU ke Gubernur Sumsel yang saat masih menunggu balasan dari Gubernur Sumsel.

“Pihak PT. GPP harus bersama – sama Pemkab Muara Enim menghadap Gubernur Sumsel untuk meminta izin mengangkut batubara melintas jalan dari Meo lewat Terminal Kota dan melalui Jembatan Enim 2 seperti angkutan batubara dari Tanjung Enim”. Ujar nya.

Maka dari itu, lanjut Bupati, untuk sementara dihentikan dulu hauling batubara di 3 Desa tersebut dan jangan gunakan jalan umum sampai dengan izin dikeluarkan Gubernur Sumsel. Pemkab Muara Enim hanya bisa memfasilitasi untuk pertemuan dengan Gubernur dan penyelesaian masalah ini.

“Saya tegaskan lagi, untuk sementara stop dulu mengangkut batubara melintasi jalan umum, kita sama – sama tunggu surat dari Gubernur”. Pinta Ahmad Yani

Nasirudin salah satu masyarakat, mengucapkan terima kasih atas kebijakan yang diberikan bupati dalam penyelesain masalah ini. Ditegaskannya bahwa warga tidak akan melakukan tindakan anarkis, selagi Pihak PT. GPP masih bisa memikirkan kepentingan masyarakat.
“Warga tidak ingin ada lagi, sekarang PT. GPP tunduk dengan aturan besok lupa lagi dan melintasi lagi jalan pemukiman,”ungkap Nasirudin.

Pada kesempatan ini, Bupati dan warga 3 Desa menyanyangkan PT. GPP mengirimkan delegasi yang tidak bisa membuat keputusan.

Bagikan ke :