LMPN : “SILTAP PERANGKAT DESA BELUM DIBAYARKAN PEMDA LAHAT”

18-July-2018, 13:50

BANDAR JAYA – Wakil Ketua LSM Lingkar Merah Putih Nasional (LMPN) DPC Kabupaten Lahat Bidang Investigasi, Bambang Harianto saat ditemui lahatonline.com tadi pagi Rabu (18/7/2018) mengaku mendapat Laporan Informasi dari masyarakat yang minta identitasnya dirahasikan.

Laporan Informasi itu, tambah Bambang, tentang pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) untuk perangkat desa yang diduga kuat belum dibayarkan kepada perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dijelaskan Bambang, setelah ditelusuri ada aturan yang menjadi acuan dan harus dipatuhi oleh berbagai pihak terkait dalam pembayaran Siltap tertuang pada Peraturan Bupati (Perbup) Lahat yang diterbitkan Tahun 2018.

Seperti halnya, ungkap Bambang, kasus pembayaran Siltap pada Triwulan pertama, yakni pembayaran Bulan Januari, Februari dan Maret 2018 terjadi pada perangkat desa di Desa Tanjung Mulak, Kecamatan Pulau Pinang diduga kuat tidak mengindahkan Perpub Lahat tersebut.

“Perangkat Desa Tanjung Mulak itu ada yang baru dilantik dan dikeluarkan SK pada 29 Januari 2018 lalu, semestinya Siltap pembayaran triwulan pertama itu ada yang menjadi hak dan wajib dibayarkan pada perangkat desa yang lama untuk Siltap Januari 2018,” bebernya.

Lebih lanjut, Bambang berharap kepada pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang agar memperhatikan dan menindaklanjuti kasus dugaan kelalaian yang disengaja dilakukan oleh oknum terkait pada pembayaran Siltap yang belum dibayarkan pada perangkat desa yang lama.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lahat, Fauzan Khoiri Denin. AP. MM saat ditemui lahatonline.com tadi pagi Rabu (18/7/2018) melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Else Hartati. S.STP membenarkan pihaknya telah mencairkan dana Siltap triwulan pertama setiap desa dalam Kabupaten Lahat.

Saat ditanya aturan yang berlaku tentang Siltap perangkat desa, Else mejelaskan bahwa Siltap yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat kepada perangkat desa telah diatur oleh Perbup Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Diungkapkan Else, pada Perbup itu jelas diatur bahwa apabila perangkat desa yang dilantik dibawah tanggal 15 pada bulan itu, maka Siltap akan diberikan sebagai hak perangkat desa yang baru dilantik. Namun, jika pelantikan diatas tanggal 15, maka Siltap menjadi hak yang wajib dibayarkan kepada perangkat desa yang lama.

“Kalau dilihat dari kasus ini, perangkat desa yang lama wajib menerima Siltap Januari 2018. Akan tetapi, mungkin lebih baik hal ini diselesaikan secara bijaksana oleh camat dengan memfasilitasi kades dan perangkat desa yang lama demi kenyamanan kedua belah pihak,” lugasnya.

Terpisah, Camat Pulau Pinang, Subhan Awali. S.STP saat dihubungi lahatonline.com tadi pagi Rabu (18/7/2018) menerangkan sebelum Siltap triwulan pertama dibayarkan, dirinya telah menyampaikan kepada Kades Tanjung Mulak bahwa Siltap Januari itu hak perangkat desa yang lama.

“Namun, kalau sekarang timbul permasalah ini, nanti saya ingatkan kembali ke Kades Tanjung Mulak untuk diberikan hak Siltap perangkat desa yang lama,” janji camat. (DAFRI. FR)

Bagikan ke :