Kades Pagar Jati Bantah Atas Tuduhan Pungli

24-August-2021, 12:34

Muara Enim, sriwijayaonline.com – Kepala Desa (Kades) Pagar Jati Helmi membantah atas tuduhan adanya pungli, Dugaan Kades memotong Dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang disalurkan pada kamis tanggal 19/8/2021 yang lalu.

Hal tersebut disampaikan nya kepada awak media melalui via tlp, dimana bantahan itu bermula ada nya kabar dari chanel Youtobe Andi Razak Efendi bahwa Ketua BPD Desa Pagar Jati Toyib melaporkan dirinya ke Kejaksaan Negeri Muara Enim atas dugaan Pungli.

Adapun isi dari laporan yang disampaikan Ketua BPD Pagar Jati saat di bincangi di youtube ialah “Pada hari Kamis Tanggal 19 (disebut tanggal 20) kepala Desa membagikan Bantuan Tunai kepada Masyarakat, pada penyaluran rersebut kepala Desa memungut biaya 100rb kepada seluruh kpm, dan apabila itu tidak bersedia memberi uang 100rb tersebut warga disuruh pulang karna harus membayar uang 100rb dengan alasan untuk membeli matreai,  tetapi kepala Desa tersebut saat adanya memungut biaya tidak melalui musyawarah, saya BPD beserta anggota ini murni tindakan kepala Desa”, Kata Toyib Ketua BPD Pagar Jati.

Atas tudingan tersebut  Kades Pagar Jati dengan tegas membantah, menurut nya tuduhan pungli itu tidak benar karna yang disampaikan ketua BPD tuduhan sepihak tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran nya.

“Jujur saya sangat kecewa atas apa yang dituduhkan ketua BPD terhadap saya padahal dia kurang ingin tahu apa yang terjadi sebenar nya terhadap yang dikerjakan desa, saran saya jangan cuma hanya mencari kesalahan saja namun mari kita berbenah untuk kemajuan desa, misal ada yang janggal alangka baik nya kita duduk bersama untuk membahas itu biar jelas alur cerita nya.

Selain itu berdasarkan apa yang disampaikan kepala desa terkait aduan itu, Helmi sudah menjelaskan kepada KPM jika uang itu akan digunakan untuk pembelian matrai 10 buah untuk tertib nya administrasi pada kwitansi serta arsip des dan itu sudah melalui kesepakatan antara KPM dan Pemdes tanpa ada paksaan,

“jadi itu bukan pemungutan ataupun pemotongan tapi para KPM bersedia dan menitipkan uang nya demi membantu berjalan nya administrasi, kan sah sah saja itukan tidak dipaksa, jadi yang bersedia saja, kalo yang tidak bersedia tidak dipaksa, dan saya saya sangat menyanyangkan lagi perkataan dari ketua BPD dengan ada nya laporan apabila KPM tidak mau membayar langsung disuruh pulang, nah yang mau saya tanyakantu KPM yang mana, padahal pada saat hari pembagian BLT DD, si ketua BPD hadir disana dan dia pun sudah dijelaskan oleh KPM langsung bahwa pak kades tidak memotong dan memungut biaya seperti yang dituduhkan melainkan KPM menitipkan uang kepada Pemdes untuk pembelian matrai atas persetujuan bersama atara kpm dan pemdes” ucap Helmi.

Jadi saran saya, janganla main lapor dan lapor namun alangka baik nya kita bicarakan dengan baik permasalahan ini biar anda tau alasan nya, karna itu tidak ada unsur paksaan dan telah dilakukan musyawarah bersama KPM dilokasi pembagian BLT, nah yang kata nya seluruh anggota BPD tu anggota yang mana saja, karna setelah di kompermasi anggota BPD berapa anggota BPD bernama Ernawati dan Erdan meyatakan tidak ikut melaporkan pak kades, mereka pun mengatakan bahwa kalo ada tanda tangan dari kami anggota BPD saya Idak senang, Ujar Helmi saat menjelaskan kebenaran.

Atas ada nya laporan tersebut rabu ini saya akan melaporkan ke Polres atas tudingan yang sudah mencemarkan nama baik saya, karna apa yang dimaksud tidak benar, “Tegas Helmi.

Terpisah, saat awak media mencoba menghubungi salah satu tokoh masyarakat Muara Enim yang tak mau disebutkan namanya, untuk meminta masukan terkait ada nya kejadian ini, dirinya menyatakan sangat prihatin atas apa yang terjadi, apalagi dengan ada nya laporan yang dianggap nya sepihak tanpa konfirmasi dengan sang Kades Pagar Jati, dimana menurut nya setelah mendengar dan mempelajari permasalahan tersebut itu murni Miskomunikasi yang mungkin sudah terjadi sejak lama dimana tidak ada sejalan nya antara Kades dan Ketua BPD Desa Pagar Jati.

“Kalo menurut saya itu murni Miskomunikasi, baik itu dari segi hubungan antara pemdes dan BPD ditambah juga diduga dan mungkin kurang adanya sosialisasi dari (Maap, red) Oknum DPMDES, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Lain nya terkait merancang andministrasi penyaluran BLT Dana Desa sehingga adanya suatu anggaran yang tidak untuk bisa diperuntukan digunakan untuk pembelian matrai yang dimaksud karna terlalu banyak padahal itu penting untuk laporan supaya sah, dengan kata lain akhir nya si kades berinisiatif membicarakan langsung kepada Masyarakat Penerimima BLT DD atau nama lain KPM untuk bersama sama mencari solusi itu yang akhirnya si KPM bersedia dengan catatan yang dikatakan kades, tanpa ada paksaan dari Pemdes untuk menitipkan atau membantu memberikan uang kepada Pemdes.

namun sangatla disayangkan kenapa si Ketua BPD seperti tayangan di Youtube langsung melaporkan itu ke Kajari Muara Enim, kan seharus nya ada tahapan tahapan lain nya, seperti terlebih dahulu dilaporkan ke pihak Kecamatan, atau ke pihak Inspektorat lalu kan nantinya pihak pihak itu akan melakukan pengecekan lalu kalo benar ada nya temuan yang dimaksud biarla mereka memproses nya melalui pihak tipikor dan Kejaksaan. tapi sekali lagi sebelum itu terjadi alangkah baik nya di bicarakan terlebih dahulu ke Kades biar jelas, “Pungkas nya.

(Ali).

Bagikan ke :