Tahun Ini Dana Kelurahan Yang Bersumber Dari APBN Akan Dicairkan

12-July-2019, 19:10

BANYUASIN — Lurah Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Zainul Ikhsan mengaku sudah mendengar kabar pencairan dana kelurahan. Namun, ia belum tahu lebih jauh bagaimana nantinya proses alokasi dana tersebut hingga bisa sampai ke kelurahan dan ke masyarakat.

Zainul mengatakan untuk pembangunan warga, pihaknya selama ini mendapat dana dari Pemkab Banyuaain. Dana yang didapatkan itu sebelumnya diajukan dan dibahas melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang)

Zainul berpendapat jika dilihat dari proses pendudukan jabatannya, antara kepala desa dan lurah sangat berbeda. “Sehingga dana yang akan dialokasikan hingga masalah pertanggungjawaban yang sampai ke kelurahan juga berbeda dengan dana desa,” kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (12/07).

Salah satu yang membedakan adalah proses pemilihan kepala desa dan lurah. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga ia menjadi penanggung jawab penuh atas dana yang diberikan dari pemerintah pusat. Pemerintah pun dalam hal tersebut hanya memberikan bimbingan dan pelatihan atas penggunaannya.

Sementara Zainul sebagai seorang lurah ditunjuk Bupati. Walhasil, kata Zainul, berbagai hal termasuk penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan secara berjenjang hingga ke tingkat Bupati.

Zainul mengatakan kelurahan mendapat dana dari Pemkab Banyuasin dan pertanggungjawaban penggunaannya juga berjenjang hingga ke tingkat Bupati. Selain itu, dampak dari sifatnya yang berjenjang, maka setiap tingkatan tidak bisa bertindak sendiri.

“Biasanya (instruksi Bupati) dibahas dulu dari kecamatan, hingga kelurahan, karena tanggung jawab kami kan lurus berjenjang. “Biasanya ada sosialisasi dulu, lalu kami sosialisasi ke masyarakat,” ujar dia.

Zainul juga menjelaskan bahwa dana Kelurahan tersebut dalam pengelolaannya nanti sipatnya swakelola. Dana tersebut nanti 70 persen untuk insfrastruktur dan 30 persen untuk pemberdayaan.

“Dalam penggunaan dana tersebut kita juga harus melakukan rapat bersama LPMD, Ketua RT dan Ketua RW serta tokoh masyarakat dan dalam keputusan rapat nanti usulan – usulan mana yang harus diprioritaskan dulu,” kata dia. (Adm)

Bagikan ke :