SISKA MARLENI: PDAM ANTARA PROFIT DAN SOCIAL ORIENTED

24-August-2018, 05:23

SUMSEL-Wakil Ketua Komite IV DPD RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan, Siska Marleni, melaksanakan kunjungan kerja di daerah pemilihan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dengan tema BUMD dan perannya dalam peningkatan pendapatan daerah.

Dengan fokus materi tersebut kesempatan reses periode 27 Juli – 14 Agustus 2018 ini, diarahkan ke perusahaan daerah air minum di Kabupaten Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Kota Lubuk Linggau dan Kota Palembang.
Pemilihan PDAM sebagai kunker reses kali ini didasari bahwa ketersediaan sarana dan prasarana air bersih sebagai indikator penting dalam pengukuran kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketersediaan air bersih yang dipresentasikan adanya sarana dan prasarananya merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan daerah yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah” ungkap Senator yang juga bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019.
Lebih lanjut Siska mengungkapkan bahwa perusahaan daerah air minum memiliki tantangan dan tanggung jawab yang sangat berat.

“Tantangan dan tanggung jawab berat karena PDAM melaksanakan dua fungsi secara bersamaan, yaitu social oriented dan profit oriented” tegas Senator yang berprofesi sebagai dosen tersebut.
“Social oriented karena PDAM harus melayani seluruh lapisan masyarakat dengan tarif terjangkau yang sekaligus harus profit oriented agar perusahaan dapat melakukan re-investasi sehingga dapat melayani masyarakat dalam jangka panjang” jelas Siska setelah melaksanakan kunker ke beberapa PDAM tersebut.

Siska memberikan apresiasi kepada PDAM yang bisa eksis walaupun tidak membukukan keuntungan karena tuntutan dua fungsi tersebut.

“Break even point saja sudah hebat ditengah tuntutan dua fungsi tersebut apalagi dapat membukukan keuntungan” tegas senator yang rajin turun ke dapil ini.

Siska menambahkan bahwa untuk melaksanakan dua fungsi tersebut diperlukan profesionalisme, dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai pelanggan.

“Apabila tiga komponen ini terpenuhi maka PDAM akan tetap eksis dalam melaksanakan fungsi sosial dengan membukukan keuntungan setiap tahun” pungkas senator yang menjabat Wakil Ketua Komite IV DPD RI.

Bagikan ke :