JIKA DITAHAN HINGGA 5 TAHUN, BARULAH DICABUT HAK DIPILIH

17-October-2017, 21:22

LAHAT – Terkait adanya peserta yang masih maju di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak akhir Oktober ini, di 2 Desa di Kabupaten Lahat, yaitu Desa Merapi dan Desa Tanjung Telang Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, dimana selain Kepala Desa (Kades) sebelumnya, yang bersangkutan pernah juga pernah dipecat dikarenakan tersangkut kasus Narkoba, hingga ditahan oleh pihak BNN Provinsi, tapi masih saja tetap bisa ikut di Pilkades serentak tanggal 31 Oktober 2017 mendatang.

Ditemui diruangan, Kepala BPMD Kabupaten Lahat Fauzan Khoiri Denin AP MM mengatakan, ada sekitar 150 Calon Kepala Desa (Cakades) dari 52 desa yang akan bertarung pada Pilkades kali ini. perihal adanya salah satu mantan kades yang dipecat, karena tersandung kasus narkoba, namun masih tetap bisa ikut berkompetisi lagi, dirinya menjelaskan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang menghalangi untuk tetap maju.

” Dilihat dari aturan Pilkades, terkait ini, dari persyaratan yang tertulis dikatakan, hanyalah jika yang bersangkutan terpidana selama Lima tahun, serta cacat jasmani. Sedangkan ini, keduanya tidak sampai dipidana hingga Lima tahun, hanya 3 bulan saat menjalani masa tahanan diBNN,” ujarnya. Selasa (17/10).

Sambungnya, untuk Cakades di Merapi dan telatang sebelumnya juga telah mengikuti masa rehabilitasi dikantor BNN Palembang. Dan jika masih ada masyarakat yang keberatan, karena keduanya maju di Pilkades, kiranya dapat menanyakan langsung kekantor DPMD Lahat untuk lebih jelasnya, agar tidak menimbulkan situasi yang tidak kondusif khususnya bagi warga desa Merapi dan Telatang kecamatan Merapi Barat yang akan mengadakan pemilihan.

” Adapun tahapan nya, yang sudah memasuki tahap ke dua, yaitu pada tanggal 23, 24, 25 oktober 2017 adalah kampanye desa, tertanggal 26 pendatangan Deklarasi Damai, 27 Oktober distribusi kota suara , 28 – 30 masa tenang, hingga kemudian pada 31 Oktober 2017 adalah hari ‘H’ Pilkades. Kita berharap, para seluruh Cakades dapat turut serta menjaga agar situasi tetap kondusif,” imbuhnya.

Terpisah, Bambang (37) tokoh masyarakat kecamatan Merapi Barat ditanya mengatakam, pelaksanaan Pilkades adalah demokrasi bagi warga desa untuk memilih pemimpinnya. Kita harap instansi pemerintahan terkait serta panitia, dapat berbuat adil dan tidak turut serta menjadi tim pemenangan karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik dimasyarakat.

” Kita harap jalannya Pilkades sesuai dengan yang diharap kan dan tidak ada aksi protes yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Hal ini dibutuhkan peran dari Pemkab melalui instansi terkait untuk melakukan pemantauan, selama berjalannya pilkades mendatang.”pungkasnya.(CEPY – LAHAT)

Bagikan ke :