MURATARA Akan Terima Aset Senilai Rp 709 Milyar

24-May-2016, 19:42

MUSI RAWAS – DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan aset yang berada di Kabupaten Muratara ini.

Ketua DPRD Kabupaten Mura, Yudi Fratama dalam keterangannya, Selasa (24/5) mengatakan rapat ini merupakan rapat konsultasi antara DPRD Kabupaten Mura dengan DPRD Kabupaten Muratara, membahas tentang aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Mura yang ada di wilayah Kabupaten Muratara.

“Dalam rapat konsultasi ini kami tidak berbicara tentang berapa uang yang akan diserahkan, namuan disini DPRD Kabupaten Mura pada prinsifnya akan menyetujui penyerahan aset ke DPRD Kabupaten Muratara,”jelas Yudi sapaan akrabnya.

Walaupun pada dasarnya aset yang akan diserahkan tersebut tidak ada lagi, karena rusak ataupun hilang. Akan tetapi sesuai dengan data yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mura seluruhnya akan diserahkan melalui rapat paripurna.

Selanjutnya, kata Yudi bahwa seluruh aset yang sudah masuk dalam verifikasi DPPKAD akan diserahkan juga, tanpa terkecuali.

“Mau itu ada atau tidak ada akan kita serahkan semua sesuai dengan daftar dari DPPKAD, setelah diserahkan nanti yang melakukan monitor terhadap aset-aset yang rusak ataupun hilang pihak dari Pemerintah Kabupaten Muratara,”paparnya.

Sementara itu Wakil II DPRD Kabupaten Muratara, I Wayan Kocap mengatakan bahwa hasil rapat ini seluru permasalahan aset semuanya sudah clear antara eksekutif Kabupaten Mura dan eksekutif Kabupaten Muratara.

“Hingga saat ini jumlah aset yang sudah terverifikasi sebanyak Rp 709 Milyar baik itu aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak. Namun untuk aset yang hilang ataupun rusak khususnya dibidang pertambangan ada Rp 3 Milyar, sedangkan dibidang kesehatan aset yanghilang lebih kurang Rp 400 Juta,”jelas I Wayan Kocap.

Dibidang pertambangan sendiri aset-aset tersebut salah satunya seperti kabel listrik yang hilang karena dicuri masyarakat, kemudian khusus dibidang Kesehatan seperti peralatan administrasi.

Rapat konsultasi ini sendiri merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2017 tentang aset, dimana salah satu point Permendagri tersebut yaitu penyerahan aset harus melalui persetujuan dari DPRD.

“Rapat ini bentuknya silaturahmi, namun tentunya sudah ada point-point kesepakatan, dan kita sendiri siap menerima penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Mura. Khusus untuk aset yang hilang nanti akan kita bahas secara internal bersama anggota DPRD Kabupaten Muratara,”ucapnya.

Khusus untuk aset-aset yang sata ini belum selesai dikerjakan, menurut I Wayan Kocap bahwa sesuai dengan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seluruh aset yang belum diserahkan tidak boleh diganggu gugat.

“Jika semuanya sudah diserahkan melalui rapat paripurna maka kita akan langsung melakukan proses pengecekan untuk mengejar penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”tutupnya.(LO-W3)

Bagikan ke :