Tim Samsat Musi Rawas II Bersama Mitra Terkait Gelar Operasi Gabungan dan Sosialisasi Relaksasi PKB 

6-November-2024, 23:55

Sriwijayaonline.com, Musi Rawas – Bertempat di Mangun Harjo, Kabupaten Musi Rawas, PJ Jasa Raharja Samsat Musi Rawas II Muhammad Dzaky Abdillah bersama dengan Kanit Satlantas Polres Musi Rawas, UPTB Samsat Musi Rawas II, Satpol PP Kabupaten Musi Rawas, serta instansi terkait lainnya, mengadakan Operasi Gabungan pada hari Rabu, 06 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemilik kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan mereka. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan melakukan pemeriksaan intensif terhadap kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun umum, dengan memeriksa kelengkapan dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta masa berlaku pajak kendaraan.

Selain itu, petugas juga gencar memberikan sosialisasi mengenai program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang saat ini sedang dijalankan di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan mereka. Diharapkan, dengan adanya program ini, lebih banyak warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Kepala Jasa Raharja Lahat, Arya Aditya melalui PJ Jasa Raharja Samsat Musi Rawas II Muhammad Dzaky Abdillah, menekankan pentingnya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. “Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat vital. Dana yang diperoleh dari pajak kendaraan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan berbagai program pembangunan lainnya. Selain itu, pembayaran SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan pengesahan STNK serta pembayaran PKB juga memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk selalu taat membayar pajak kendaraan mereka,” ungkapnya.

PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dasar kepada Masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan prima. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan, yang tak lain merupakan salah satu bentuk kehadiran Negara memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dias

Bagikan ke :